kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45830,70   -7,12   -0.85%
  • EMAS940.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.46%
  • RD.CAMPURAN -0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.01%

Pakar hukum perbankan sebut kasus HYPN tidak tepat dibawa ke ranah pidana


Sabtu, 12 Juni 2021 / 11:08 WIB
Pakar hukum perbankan sebut kasus HYPN tidak tepat dibawa ke ranah pidana
ILUSTRASI. Pakar hukum perbankan sebut kasus HYPN tidak tepat dibawa ke ranah pidana

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pakar Hukum Perbankan Yunus Husein mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor perekonomian, tak terkecuali pada sektor perbankan dan investasi. 

Yunus menyebut pemerintah bahkan mengeluarkan dana mencapai triliunan rupiah untuk restrukturisasi serta melakukan penyelamatan kredit dari perbankan.

"Kalau bank gelap itu bukan begitu produknya, harus simpanan tabungan giro atau yang sejenisnya. Nah kalau promosorry note kan jelas KUHD 174 (Kita Undang Undang Hukum Dagang), unsurnya jelas dan private placement utang piutang gitu,” ujar Yunus dalam keterangannya, Jumat (11/6). 

Penyandang gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (UI) ini melanjutkan, jika dilakukan secara bilateral dalam bentuk High Yield Promissory Notes (HYPN) maka akan dilakukan pelunasan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan perusahaan.

Baca Juga: KB Kookmin Bank bakal tuntaskan NPL masa lalu KB Bukopin (BBKP)

"Nah krisis sekarang ini banyak yang susah bayar bunga dan para investor melaporkan penyelenggaranya sebagai bank gelap," kata pria yang pernah menjabat sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini.

Menurut Yunus hal itu tidak tepat mengingat HYPN bukan merupakan perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga yang produknya harus simpanan dalam bentuk tabungan atau giro.

"Kalau memang dilaporkan bank gelap, kenapa tidak dari dulu? Padahal sudah terima bunga cukup lama, kenapa baru sekarang?" kata Yunus mempertanyakan.

Menurutnya pada kasus HYPN IOI ini sepatutnya tidak perlu dibawa ke ranah pidana. Ia menilai hal ini terlalu prematur. "Apalagi jika langkah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah ada keputusan Promissory notes (PN)," kata alumnus International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, ini.

Baca Juga: Kuasa hukum IOI sebut produk HYPN bukan persoalan perbankan, ini penjelasannya

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU
Kontan Academy
Excel Master Class: Data Analysis & Visualisation Certified Supply Chain Analyst (CSCA) Batch 10

[X]
×