Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengatakan, banyak investor yang berminat berinvestasi di IKN.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, telah ada 142 investor yang menyatakan minat investasi di IKN. Dari jumlah tersebut, Bambang menyebut, 90 investor diantaranya dikategorikan pihak serius. Dari 90 investor yang dikategorikan serius, Bambang mengatakan, 25 investor aktif menjalin komunikasi dengan Otorita IKN.
"25 (investor) yang aktif portofolio yang memang sedang intens bolak balik (komunikasi)," ujar Bambang ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/2).
Baca Juga: Menteri PUPR: Progres Pembangunan IKN Telah Mencapai 14%
Bambang menuturkan, 25 investor tersebut aktif meminta data informasi dan kejelasan tentang kondisi di lapangan. Dari hal itu, para investor butuh waktu untuk melakukan studi kelayakan. Hal ini terkait dengan perhitungan investasi yang akan mereka kucurkan.
"Kita sih pengen secepatnya, InsyaAllah tahun ini dalam kuartal dua nanti akan ada pecah telor (realisasi investasi dari investor)," ucap Bambang.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, PP tentang kemudahan investasi akan terbit dalam waktu dekat. Setelah PP terbit, Otorita IKN dan Kementerian Investasi/BKPM akan memberi penjelasan kepada semua pihak mengenai isi PP tersebut.
"Semua menteri udah paraf, termasuk saya, kemudian lewat setneg ke presiden," ungkap Bambang.
Selain itu, Bambang mengatakan, Otorita IKN telah mengajukan usulan pagu anggaran untuk tahun 2023 sekitar Rp 600 miliar. Ia menyebut, pada tahap pertama anggaran yang disetujui sekitar Rp 250 miliar.
Baca Juga: Kinerja Emiten Semen Diproyeksi Membaik pada Tahun 2023, Ini Faktor Pendorongnya
"Dipakai untuk dukungan manajemen dan satu lagi untuk pengembangan pengembangan kawasan strategis utamanya untuk mendukung semua operasi dari kebutuhan kita," tutur Bambang.
Bambang mengatakan, Otorita IKN telah berkonsultasi dengan Komisi XI DPR tentang anggaran tahun 2023.
"Intinya kita diminta lebih aktif lagi, koordinasi dengan kementerian/lembaga dan kemudian melaksanakan monitoring dan secara berkala kami akan laporkan ke semua pihak," pungkas Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
