Reporter: Rika Theo |
JAKARTA. Pengurus Cabang Istimewa Nadhlatul Ulama (NU) Jerman menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan rencana kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jerman, 3 Maret -4 Maret ini. Salah satunya, NU mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memikirkan nasib seluruh rakyat, dibandingkan menenggelamkan diri dalam urusan internal partai sendiri.
"Seringkali presiden SBY memainkan peran yang tidak seimbang sebagai kepala negara dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat," ujar Ketua Tanfidziyyah NU Jerman Suratno Paramadina yang sedang menjadi kandidat PhD di Goethe Universiteit, dalam rilis NU Jerman kepada KONTAN, kemarin (28/2).
NU juga mendesak pemerintah untuk berlaku adil dan memberikan jaminan keamanan kaum minoritas, seperti Ahmadiyah, Syi’ah, non-Muslim, dan kelompok-kelompok agama lokal lainnya, untuk menjalankan keyakinan mereka sebagaimana yang dijamin konstitusi.
"Pemerintah harus berani menindak tegas sesuai dengan hukum kita kepada semua pelaku berbagai kerusuhan, seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam dekade terakhir ini," tulisnya. NU melihat, dalam banyak kasus, pihak berwenang justru saling melempar dan menyalahkan satu kelompok ke kelompok lain.
Dalam kunjungannya ke Jerman kali ini, Presiden SBY akan membicarakan kelanjutan kemitraan komprehensif antara Jerman dan Indonesia. Sejak Kanselir Jerman Angela Merkel datang ke Indonesia tahun lalu, kedua negara sudah memperdalam kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Tahun ini, Indonesia pun menjadi partner utama Jerman dalam mengadakan pameran pariwisata internasional Berlin ((Internationale Tourismus Borse) dan Pameran Konstruksi Munich.
Dalam hal ini, NU berharap kerja sama Jerman-Indonesia itu adil dan saling menguntungkan. "Jika ada kerja sama ekonomi dengan Jerman, kepentingan rakyat harus jadi alasan utamanya," tulis NU.
Ini termasuk kerja sama di bidang energi. NU Jerman khususnya meminta pemerintah memperhatikan penanaman modal di Kalimantan, Papua, dan Aceh agar memperhatikan pelestarian sumber lingkungan.
Terakhir, soal kerja sama pendidikan dalam program debt swap (pengalihan utang). "Pilihan keilmuan tidak boleh diskriminatif dan semata-mata memenuhi tuntutan pasar."
Selain bertemu dengan politisi dan pengusaha Jerman, Presiden SBY juga dijadwalkan bertemu dengan diaspora Indonesia di Jerman. Namun, tidak dijelaskan siapa saja warga diaspora yang akan diundang.
Rais Syuriah NU Jerman Syafiq Hasyim mengatakan, baik NU Jerman maupun Perhimpinan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin tidak menerima undangan dari Istana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
