Reporter: Andy Dwijayanto | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada seminar bertajuk Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi di UGM, Yogyakarta.
Menurutnya tantang yang perlu diatasi saat ini adalah urbanisasi yang tinggi, serta belum optimalnya pemanfaatan SDA untuk mendukung kedaulatan pangan dan energi. Selain itu juga masih belum kuatnya daya saing nasional menjadi tantangan pembangunan inferastruktur.
Untuk pembangunan inferastruktur selama 2015-2019 diperkirakan membutuhkan dana mencapai Rp 4.796 triliun.
"Dari jumlah tersebut, rencana sumber pembiayaan pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 triliun setara 41%. Namun selama 3 tahun terakhir baru dapat dipenuhi Rp 960,7 triliun," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (18/7).
Sebagian pembiayaan dilakukan melalui pembiayaan BUMN dan swasta melalui kerjasama pemerindah dan badan usaha (KPBU). Perlu diketahui, untuk tahun ini saja dari alokasi pembangunan infrastruktur senilai Rp 387 triliun, Kementerian PUPR mendapat alokasi sebesaer Rp 104 triliun. Ditengah keterbatasan pendanaan itu, Indonesia berhasil menggenjot daya saingnya dalam 3 tahun terakhir.
"Indonesia mampu meningkatkan daya saing infrastruktur global yang tercermin dari indeks daya saing global World Economic Forum (WEF) yang terus naik dari peringkat 82 tahun 2014, peringkat 72 tahun 2015, peringkat 62 tahun 2016 dan 60 pada tahun 2017," lanjutnya.
Pemerintah menggenjot pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan melalui pembangunan jalan paralel perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di beranda depan negara. Saat ini pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan Zeni TNI sepanjang 176 Km dengan 27 buah jembatan yang di kenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur yang ditargetkan rampung tahun 2019.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 km yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, yang pengerjaannya sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu hingga awal 2017 telah mencapai 1.582 km dan ditargetkan 2019 selesai.
"Selain Kalimantan dan NTT, Kementerian PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 km. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89% itu ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018," lanjutnya.
Selain jalan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketujuh PLBN yang sudah selesai yakni PLBN Entikong, Badau, Aruk (di Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (di NTT) dan terakhir Skouw (Papua).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
