Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menanggapi wacana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak bagi penjual online, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, namun meminta agar implementasinya dilakukan secara hati-hati dan bertahap.
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menyatakan bahwa pihaknya siap mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan mendukung regulasi yang mendorong ekosistem e-commerce yang sehat dan berkelanjutan.
Namun, ia menekankan bahwa hingga saat ini, aturan resmi terkait pemotongan pajak oleh platform marketplace belum diterbitkan.
“Kami memahami bahwa wacana ini mulai disosialisasikan secara terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi,” ujar Budi kepada Kontan.co.id, Rabu (25/6).
Baca Juga: Biaya Logistik Terancam Naik, Industri Minta Penerapan Zero ODOL Lebih Realistis
Menurutnya, jika marketplace nantinya resmi ditunjuk sebagai pemotong pajak bagi seller individu dengan omzet tertentu, maka kebijakan ini akan berdampak langsung pada jutaan penjual, khususnya pelaku UMKM digital.
Untuk itu, ia menilai penting adanya kesiapan sistem, dukungan teknis, dan komunikasi yang memadai kepada para seller.
“Kami siap bekerja sama dengan DJP dalam mendukung kebijakan perpajakan yang adil dan transparan, serta mendorong kepatuhan nasional tanpa menghambat ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia," katanya.
Dari sisi asosiasi, idEA juga mendorong agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku UMKM, kesiapan infrastruktur baik di sisi platform maupun pemerintah, serta perlunya sosialisasi yang luas dan komprehensif.
"Kami percaya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional," katanya.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia tengah menggodok peraturan baru pajak e-commerce.
Dalam aturan baru itu nanti, pemerintah mengharuskan platform e-commerce untuk memungut pajak atas penjualan penjual atau pelapak mereka.
Pungutan pajak ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan, demikian dua sumber di industri e-commerce yang mendapat informasi tentang langkah tersebut dan sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters, Selasa (24/6).
Menurut sumber Reuters tersebut, dalam aturan baru nanti, platform e-commerce akan diminta untuk memotong dan meneruskan pembayaran pajak kepada otoritas pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan pelapak dengan omzet tahunan antara Rp 500 juta dan Rp 4,8 miliar.
Ketentuan pungutan pajak oleh platform e-commerce ini juga untuk menyamakan kedudukan dengan toko fisik. Aturan baru ini rencananya akan diumumkan secepatnya bulan depan, kata salah satu sumber Reuters.
Sebab, Indonesia tengah bergulat dengan lemahnya pengumpulan penerimaan pajak.
Perubahan tersebut akan memengaruhi operator e-commerce utama di Indonesia, termasuk TikTok Shop dan Tokopedia milik ByteDance, Shopee milik Sea Limited, Lazada yang didukung Alibaba, Blibli, dan Bukalapak.
Baca Juga: Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Digital
Selanjutnya: Cek Rute Bus Batik Trans Solo (BST), Pelesiran Keliling Solo Naik Bus Kota
Menarik Dibaca: Menurunkan Asam Urat Tinggi dengan Pare, Ini Cara Konsumsinya Biar Tidak Pahit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
