Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Meskipun rekomendasi Musyawarah Nasional Partai Golkar menetapkan Munas Partai Golkar dijadwalkan pada Oktober 2015, mayoritas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar bisa mengubahnya menjadi Oktober 2014 jika dua pertiga pimpinan DPD Partai Golkar ingin mempercepatnya. Sebab, pimpinan DPD Partai Golkar memiliki hak suara untuk mengubah keputusan munas.
"Saya yakin percepatan Munas Partai Golkar dapat dilakukan sebelum presiden dan wakil presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober mendatang," kata politikus senior Partai Golkar yang juga Koordinator Eksponen Keluarga Besar Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang kepada Kompas, Jumat (1/8/2017), di Jakarta.
Keyakinan Zainal didasarkan pada mayoritas DPD Partai Golkar dan kader partai berlambang beringin itu menginginkan Partai Golkar berubah dan menjadi lebih baik setelah terbentuknya pemerintahan baru yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Minimal 22 DPD Partai Golkar meminta Munas Golkar dipercepat. Ya, munas pun pasti digelar antara akhir September atau awal Oktober," kata Zainal.
Peluang perubahan sikap, menurut Zainal, didasari sejumlah alasan. ”Partai Golkar gagal mencapai target suara 35 persen dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu. Berikutnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang diputuskan sebagai calon presiden boro-boro maju sebagai kandidat, jadi calon wapres pun tidak. Eh, malah mendukung capres dari partai lain. Kalah pula. Nah, inilah yang mendorong kader dan mayoritas pimpinan DPD akan meminta munas dipercepat,” tutur salah seorang calon ketua umum Partai Golkar yang dicalonkan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini.
Menurut Zainal, dengan munas dipercepat yang didahului sebelumnya dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) antara DPP Partai Golkar dan seluruh DPD Partai Golkar, Munas Partai Golkar yang dipercepat akan dirumuskan. ”Jadi, nanti DPP Partai Golkar yang baru akan menentukan sikap dengan pemerintah baru Jokowi-JK,” katanya.
Masa bakti 6 tahun
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham tetap yakin bahwa Munas Partai Golkar dilaksanakan pada tahun depan meskipun bulannya belum ditetapkan. Dengan demikian, pemilihan ketua umum Partai Golkar akan menjadi agenda utama munas.
”Digelar tahun 2015. Waktunya belum dipastikan. Biasanya bulan Oktober. Tempatnya juga belum ditentukan,” kata Idrus.
Di dalam munas akan ada laporan pertanggungjawaban, pernyataan politik, dan pembahasan berbagai rekomendasi atau usulan. ”Tentu puncaknya pada pemilihan ketua umum,” kata Idrus.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menjelaskan, semua pengurus yang diangkat melalui keputusan DPP Partai Golkar sudah tahu masa baktinya adalah tahun 2009-2015. "Kalau sampai tidak tahu, artinya mereka tidak membaca surat keputusan pengangkatannya. Dalam AD/ART keputusan munas, rekomendasi pelaksanaan Munas Partai Golkar adalah tahun 2015. Keputusan munas adalah forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Golkar," tuturnya.
Mara mengatakan, soal masa bakti enam tahun itu sudah biasa terjadi di Golkar. Saat kepemimpinan Akbar Tandjung, hal itu juga terjadi. Keputusan penetapan munas pada 2015 berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional atau satu tingkat di bawah munas.
Menurut Mara, DPD I Partai Golkar juga sudah meminta pelaksanaan munas sesuai dengan rekomendasi munas tahun 2009. Itu tertuang dalam surat resmi DPD I Partai Golkar. Jadi, semua pihak hendaknya bersabar saja. Ia memastikan Munas Partai Golkar diselenggarakan pada tahun 2015. (Suhartono, Stefanus Osa Triyatna)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
