Muhaimin persilakan UKM ajukan penangguhan UMP

Jumat, 23 November 2012 / 17:15 WIB

ILUSTRASI. Fifty Seven Promenade. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/27/03/2018

Reporter: Arif Wicaksono | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Menteri Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muhaimin Iskandar mempersilakan kepada setiap perusahaan yang tergolong dalam Usaha Kecil dan Menengah(UKM) mengajukan penangguhan terkait pelaksanaan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2013. Kenaikan signifikan nilai UMP 2013 di beberapa daerah dirasa cukup memberatkan terhadap sebagian pelaku usaha.

Muhaimin mengatakan, setiap UKM yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban UMP diperkenankan mengajukan mekanisme penangguhan upah minimum kepada Gubernur. "Pengajuan penangguhan penerapan UMP tetap harus sesuai dengan mekanisme dan lebih mengutamakan kesepakatan bipartit terlebih dahulu," ujarnya melalui siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (23/11).

Menurut Muhaimin, upaya penangguhan dilakukan agar aktivitas produksi tidak berhenti dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Ia menegaskan, mekanisme penangguhan penerapan upah minimum telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kepmen) Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Dalam Kepmen tersebut menyatakan setiap pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. Permohonan diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat sepuluh hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

Muhaimin menambahkan, permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja atau buruh melalui kesepakatan bipartit. Pihak Kemenakertrans juga berjanji akan membuat surat edaran terkait penangguhan penerapan upah minimum kepada setiap pelaku industri.

Sebagai info, sesuai dengan peraturan, permohonan penangguhan harus disertai dengan beberapa syarat seperti naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja, laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, serta perkembangan produksi dan pemasaran selama dua tahun terakhir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News