kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.796.000   -3.000   -0,11%
  • USD/IDR 17.358   4,00   0,02%
  • IDX 6.957   -144,42   -2,03%
  • KOMPAS100 936   -21,42   -2,24%
  • LQ45 669   -14,80   -2,16%
  • ISSI 251   -4,43   -1,74%
  • IDX30 373   -6,79   -1,79%
  • IDXHIDIV20 458   -7,34   -1,58%
  • IDX80 105   -2,51   -2,34%
  • IDXV30 134   -2,24   -1,64%
  • IDXQ30 119   -2,51   -2,07%

MPR : 4 pilar kebangsaan bukan milik pribadi TK


Senin, 10 Juni 2013 / 11:13 WIB
ILUSTRASI. Usai membayar utang Rp 2,7 triliun Krakatau Steel diklaim bakal membukukan pertumbuhan kinerja


Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lukman Hakim Saefuddin, menjamin, program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan tidak akan terhenti dengan wafatnya sang kreator (alm) Taufik Kiemas, Ketua MPR RI. Sebab, program yang digagas mendiang Taufik Kiemas ini sudah menjadi milik lembaga MPR RI.

Lukman menegaskan, meski program sosialisasi 4 pilar kebangsaan adalah gagasan Taufik Kiemas, bukan berarti program tersebut menjadi milik pribadi almarhum. "Program ini sekarang adalah program MPR dan akan terus dilakukan oleh MPR," kata Lukman ketika dijumpai Kontan, di Gedung MPR, Senin, (10/6),

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP ini, menambahkan, kekosongan Ketua MPR tidak akan mengganggu pelaksanaan program kerja lembaga legislatif tersebut, termasuk dalam program Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. Sebab, tanggung jawab Pimpinan MPR selalu dilaksanakan secara kolektif kolegial. "Kami empat orang Wakil Ketua MPR siap menjalankan tugas Ketua MPR secara bergantian untuk sementara waktu," ujar Lukman.

Belakangan, program Sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memunculkan kritik dari berbagai kalangan. Bahkan, sempat memunculkan somasi dari Rachmawati Soekarnoputri.

Adik Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tersebut menuding, program sosialisasi 4 pilar kebangsaan rawan peyimpangan anggaran karena menggunakan APBN. Selain itu, ia juga tak setuju penempatan Pancasila sebagai Pilar Kebangsaan. "Pancasila adalah pondasi dasar, bukan salah satu pilar dalam kehidupan kebangsaan," kata Rachmawati beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×