kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.887   61,00   0,38%
  • IDX 7.135   -26,24   -0,37%
  • KOMPAS100 1.093   -1,26   -0,12%
  • LQ45 868   -3,73   -0,43%
  • ISSI 216   0,03   0,01%
  • IDX30 444   -2,47   -0,55%
  • IDXHIDIV20 536   -3,73   -0,69%
  • IDX80 125   -0,09   -0,07%
  • IDXV30 133   -2,22   -1,64%
  • IDXQ30 148   -1,02   -0,68%

Moratorium izin dibuka, pemerintah tetap akan awasi biro travel umrah


Selasa, 18 Februari 2020 / 13:49 WIB
Moratorium izin dibuka, pemerintah tetap akan awasi biro travel umrah
ILUSTRASI. Kementerian Agama (Kemenag) akan tetap mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah


Reporter: Abdul Basith | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) akan tetap mengawasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Pengawasan tetap dilakukan meski moratorium izin PPIU telah dicabut.

Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama Noer Alya Fitra mengatakan, ada syarat bagi PPIU yang akan mengajukan izin.

"Di regulasi pembukaan moratorium disebutkan bahwa PPIU yang pernah mendapatkan sanksi hukum dan administrasi, dilarang mengajukan izin," ujar Noer saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (18/2).

Selain itu Kemenag juga melakukan verifikasi terkait kelengkapan persayaratan dalam pengajuan PPIU. Hal itu untuk membuktikan kapabilitas PPIU dalam penyelenggaraan umrah.

Pemeriksaan akan dilakukan untuk seluruh aspek dari manajemen, finansial, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Selain itu pengawasan juga akan dilakukan oleh satgas pengawasan umrah hingga ke daerah. "Pengawasan juga akan dilakukan di kabupaten dan kota," terang Noer.

Noer bilang, pendaftaran melalui online akan lebih efektif. Meski begitu tetap akan mekanisme dalam rangka menjaring Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang masuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×