kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45945,59   -4,58   -0.48%
  • EMAS933.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.41%
  • RD.CAMPURAN 0.26%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.03%

MK titahkan UU Cipta Kerja direvisi, begini respons Apindo


Kamis, 25 November 2021 / 20:18 WIB
MK titahkan UU Cipta Kerja direvisi, begini respons Apindo
ILUSTRASI. Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan dan memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja. MK memberikan waktu selama 2 tahun untuk revisi undang-undang tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai, dari putusan MK tersebut pemerintah hanya diminta untuk melakukan revisi dari sisi hukum formil. Artinya secara materi atau substansi UU Ciptakerja tidak dibatalkan.

Lebih lanjut, menurutnya revisi sisi hukum formil dikarenakan metode omnibus law sendiri belum tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

"Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 itu tidak dicantumkan tentang bagaimana membentuk rangkuman undang-undang, pengetahuan kami begitu. Jadi yang terhadap materi tidak berubah dan ini adalah bukan pembatalan undang-undang Cipta Kerja, tapi direvisi terkait dengan hukum formilnya," jelas Hariyadi dalam konferensi pers virtual Apindo, Kamis (25/11).

Baca Juga: Hormati putusan MK, DPR akan perbaiki UU Cipta Kerja

Lantaran revisi hanya pada sisi formil maka Apindo optimis perbaikan dapat segera dirampungkan dalam waktu dua tahun seperti tenggat yang diberikan MK. "Kami optimis kalau perbaikan hukum formilnya, karena relatif lebih simple untuk mengubahnya kecuali kalau [revisi] materi itu ceritanya panjang sekali pembahasannya banyak sekali," imbuhnya.

Adapun dampak putusan MK terhadap iklim usaha dan kepastian hukum di Indonesia Haryadi menilai belum ada. Lantaran revisi tersebut merupakan sisi formil bukan subtansi dari UU Ciptakerja.

Meski terdapat klausul yang menyatakan bahwa aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang belum terbit ditangguhkan hingga revisi hukum formil. Hariyadi menilai bahwa bukan berarti aturan turunan yang sudah terbit lantas tak berlaku.

"Dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha rasanya ini belum ada dampak yang serius. Artinya memang ini hanya diminta untuk direvisi dan tidak membatalkan dari materinya," ujarnya.

Selanjutnya: MK putuskan pemerintah harus perbaiki UU Cipta Kerja, begini efeknya ke pasar saham

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



TERBARU

[X]
×