MK Tegaskan DJP Tak Boleh Tutup Akses Informasi Pemeriksaan Pajak

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak boleh menggunakan ketentuan kerahasiaan jabatan dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk menutup seluruh akses informasi kepada wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan pajak.

Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 211/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) UU KUP pada dasarnya mengatur kewajiban pejabat pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui atau diberitahukan wajib pajak dalam rangka jabatan maupun pekerjaannya.

Baca Juga: Gibran Tak Lagi Jadi Wapres, Kekuasaan Prabowo Dinilai Makin Terpusat

Dengan demikian, ketentuan tersebut justru memberikan perlindungan terhadap wajib pajak, bukan menempatkan wajib pajak sebagai pihak lain atas informasi perpajakannya sendiri.

"Menurut Mahkamah DJP yang dianggap menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak, seharusnya tidak boleh terjadi," demikian pertimbangan MK dalam putusan tersebut, Kamis (12/11/2026).

MK menjelaskan sepanjang kuasa wajib pajak mewakili kepentingan wajib pajak secara sah, maka wajib pajak maupun kuasanya harus diberikan akses yang luas untuk memperoleh informasi mengenai pemeriksaan yang sedang dilakukan.

Akses tersebut mencakup informasi mulai dari penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) hingga pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Bahkan, MK menegaskan petugas pajak berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan.

MK juga menjelaskan bahwa secara gramatikal, frasa 'pihak lain' dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP merujuk pada subjek yang berada di luar lingkup pejabat yang secara hukum memiliki kewenangan mengelola, menggunakan, dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak.

Artinya, wajib pajak tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pihak lain yang dilarang memperoleh informasi mengenai kewajiban perpajakannya sendiri.

Baca Juga: Seller Shopee, Tokopedia, Blibli & Lazada Wajib Setor PPh, Batas Waktu 20 November

Meski demikian, MK memberikan catatan terkait permintaan wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual maupun siaran langsung (live streaming) selama proses pemeriksaan pajak.

Menurut MK, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak mengatur secara tegas hak wajib pajak untuk melakukan perekaman audio visual maupun live streaming.

Dengan kata lain, kegiatan tersebut tidak termasuk kegiatan yang secara khusus menjadi bagian dari proses pemeriksaan pajak.

Oleh karena itu, MK menilai persoalan larangan perekaman yang dialami pemohon berkaitan dengan implementasi peraturan pelaksana yang mendasarkan pada Pasal 34 UU KUP, bukan persoalan konstitusionalitas norma pasal tersebut.

Namun, MK menegaskan pejabat pajak tidak dibenarkan menggeneralisasi larangan dengan mendasarkan pada Pasal 34 UU KUP untuk menutup seluruh informasi, termasuk informasi yang tidak berkaitan dengan data perpajakan wajib pajak.

Baca Juga: Prabowo Tetap Dukung Gibran meski Tak Lagi Jadi Wapres, Ini Pesan Atas Kariernya

MK juga mengingatkan agar tidak terjadi perlakuan berbeda antar wajib pajak maupun kuasa wajib pajak.

Sebagai informasi, perkara ini diajukan oleh Fungsiawan yang mempersoalkan pemaknaan Pasal 34 ayat (1) UU KUP. Pemohon menilai ketentuan tersebut telah digunakan sebagai dasar untuk melarang wajib pajak maupun kuasanya melakukan perekaman audio visual saat menjalani proses pemeriksaan di kantor pajak.

Pemohon meminta MK memberikan batasan konstitusional terhadap sejumlah frasa dalam Pasal 34 ayat (1) UU KUP, yakni 'setiap pejabat', 'pihak lain', dan 'segala sesuatu'.

Namun, MK menilai ketiga frasa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin UUD 1945.

Dalam amar putusannya, MK akhirnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News