/2020/09/16/1222881398.jpg "Seller Shopee, Tokopedia, Blibli & Lazada Wajib Setor PPh, Batas Waktu 20 November")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pedagang yang berjualan di marketplace Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada dengan omzet pendapatan di atas Rp 500 juta per tahun, wajib menyetor pajak penghasilan (PPh) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yakni 20 November 2026.
Hal ini sejalan dengan aturan PMK Nomor 37 Tahun 2025, terkait kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang menetapkan tarif pajak PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari transaksi penjual (seller) di marketplace.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, terdapat empat marketplace besar yang diwajibkan memungut PPh Pasal 22 dari para pedagang yang berjualan melalui platform mereka, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Baca Juga: Prabowo Tetap Dukung Gibran meski Tak Lagi Jadi Wapres, Ini Pesan Atas Kariernya
"Batas waktu untuk pengumpulan PPh-nya itu 20 November. Jadi kalau teman-teman nanti menanyakan apakah sudah ada angka penerimaan dari implementasi PPh Pasal 22 marketplace, nanti setelah 20 November kami bisa menyampaikan angkanya," ujar Bimo dalam agenda Media Gathering DJP Kemenkeu di Bogor, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, penerapan PPh Pasal 22 marketplace bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara transaksi perdagangan secara konvensional dan perdagangan melalui platform digital. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menciptakan level playing field antara pelaku usaha daring (online) dan luring (offline).
Bimo menegaskan, PPh Pasal 22 marketplace bukan merupakan jenis pajak baru ataupun penambahan tarif pajak bagi pedagang. Kebijakan tersebut hanya mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui platform marketplace agar pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana, tertib, dan pasti.
Adapun tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5%, setara dengan tarif PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pajak yang dipungut oleh marketplace tersebut nantinya menjadi kredit pajak bagi penjual dan dapat diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban PPh pada akhir tahun. Dengan demikian, pedagang tidak perlu melakukan penyetoran secara terpisah atas pajak yang telah dipungut oleh marketplace.
Namun Bimo memastikan, tidak semua pedagang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki omzet atau peredaran bruto tidak lebih dari Rp 500 juta dalam setahun tidak dikenakan pemungutan pajak tersebut.
Baca Juga: Usai Berpamitan Ke Prabowo, Gibran Kembali Lagi Ke Istana Wapres Temui Relawan
Bimo menegaskan, kebijakan ini tetap memperhatikan kondisi pelaku UMKM sekaligus memastikan perlakuan perpajakan yang adil antara pedagang online dan offline.
"Jadi seperti yang sering dicontohkan oleh Bapak Menteri Keuangan, kita tidak boleh membedakan apabila kita membeli bolpoin dari sebuah toko kelontong, toko buku, stationeries, supermarket di section yang ada buku ada alat tulis dikenakan PPN, tentu yang online juga harus diperlakukan sama," ujar Bimo.
Selain menciptakan kesetaraan, mekanisme pemungutan melalui marketplace juga dirancang untuk mengurangi beban administrasi bagi pedagang. Sebab, pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan melalui platform tempat mereka berjualan.
Dengan mekanisme tersebut, DJP berharap kepatuhan perpajakan dapat meningkat tanpa menambah beban administrasi.
"Jadi both, marketpalce dan juga pelaku usaha itu betul-betul kita pertimbangkan untuk menghindari beban administrasi yang tidak perlu," ujar Bimo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
Pinterest dan Shopee Bermitra, Affiliate Diuntungkan
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
