/2026/11/12/1357916404.jpg "Gibran Tak Lagi Jadi Wapres, Kekuasaan Prabowo Dinilai Makin Terpusat")
Reporter: Genta Disa | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hari ini, Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut membuat posisi wakil presiden kosong dan membuka proses penentuan pengganti Gibran.
Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menilai, pergantian wakil presiden tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kewenangan pemerintahan secara konstitusional berada di tangan presiden, sedangkan wakil presiden bertugas membantu pelaksanaan kewajibannya.
“Menurut saya, wakil presiden tidak akan mengubah apa pun. Secara konstitusional, wakil presiden itu membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Tapi kepala pemerintahan memang hanya presiden,” ujar Bivitri kepada Kontan, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Seller Shopee, Tokopedia, Blibli & Lazada Wajib Setor PPh, Batas Waktu 20 November
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Bivitri menilai, karakter kepemimpinan Prabowo selama dua tahun pemerintahan cenderung terpusat pada presiden dengan pendekatan komando dalam mengarahkan jajaran pemerintah.
“Dan dengan karakter pemerintahan Prabowo yang sudah bisa kita baca dua tahun ini, Prabowo adalah one-man leader. Sesuai dengan background militer dia. Biasanya presiden akan memberikan peran khusus kepada wakilnya, seperti SBY ke Pak JK dan Boediono. Tapi Prabowo tidak memberi Gibran peran apa-apa,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan pertimbangan teknokratis dalam perumusan kebijakan pemerintah. Menurut Bivitri, pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah lembaga yang dapat memberikan masukan berbasis kajian dan data, seperti Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
“Kalau dia memang mau mendengar soal teknokrasi, dia punya Dewan Ekonomi, punya menteri keuangan, punya Bappenas dan lain-lain. Tapi toh karakter antisains dan tanpa data, serta kebijakan top-down jadi ciri khas Prabowo dua tahun ini,” ungkap Bivitri.
Baca Juga: Prabowo Tetap Dukung Gibran meski Tak Lagi Jadi Wapres, Ini Pesan Atas Kariernya
Ia berpandangan pergantian wakil presiden justru berpotensi memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan Prabowo. Menurut dia, tidak adanya figur wakil presiden yang dapat menjadi penyeimbang berpotensi memperbesar keleluasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Malah mungkin akan menguatkan karakter komando Prabowo karena sudah tidak ada lagi pengganjal bagi dia. Dia sudah sangat powerful sekarang. Polri pun sudah dibersihkan,” katanya.
Bivitri melihat pergantian wakil presiden bukan menjadi faktor utama yang menentukan perubahan arah pemerintahan. Ruang perubahan lebih bergantung pada kemauan presiden dalam membuka proses pengambilan keputusan terhadap masukan dari berbagai pihak dan memperkuat mekanisme pengawasan kekuasaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
