kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

MK bersiap hadapi sengketa pilkada


Jumat, 17 Februari 2017 / 17:32 WIB
MK bersiap hadapi sengketa pilkada


Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Suasana di Aula Lantai 1 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di jalan Medan Merdeka Barat 6, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017) tampak berbeda. Jika hari-hari sebelumnya Aula tersebut tampak cukup lengang, tidak kali ini.

Sejumlah anggota gugus tugas internal MK bidang permohonan sengketa pilkada dan para teknisi tengah sibuk mempersiapkan tempat pelayanan permohonan sengketa. Persiapan terus dilakukan MK pasca-Pemilihan Kepala Daerah serentak, Rabu (15/2/2017) lalu.

Ardiansyah Salim, salah seorang anggota gugus tugas MK, mengatakan, sudah ada beberapa pihak yang datang untuk menanyakan tata cara berperkara sengketa pilkada di MK. "Sampai dengan hari ini sudah dua atau tiga orang yang datang. Tapi mereka tidak mengatakan dari mana berasal," kata Ardiansyah, di Gedung MK.

Ia menjelaskan, MK telah melakukan sosialisasi mengenai tata cara berperkara di MK terkait sengketa pilkada kepada sejumlah kuasa hukum, tim sukses pasangan calon, dan forum pengacara konstitusi. "Sosialisasi di Cisarua, Bogor," kata dia.

Berdasarkan pantauan, hingga saat ini sejumlah meja telah dilengkapi perangkat elektronik seperti komputer dan printer. Pada bagian depan, atau setelah pintu masuk Gedung MK terdapat satu meja yang dipersiapkan untuk menerima permohonan.

Petugas yang menjaga di meja ini nantinya bertugas mencatat identitas pemohon sengketa dan memberikan nomor antrian untuk diproses pada tahap selanjutnya. Setelah itu, pemohon sengketa diarahkan ke Ruang Aula.

Pada tahap ini, petugas akan meng-input data-data pemohon sengketa. Berdasarkan gelaran pilkada serentak sebelumnya, MK menerima sekitar 147 permohonan sengketa.

(Fachri Fachrudin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×