Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Meski masih ada beberapa ganjalan terkait aturan insentif pajak dan aturan lahan, tapi proyek percepatan pembangunan ekonomi yang dirancang dalam skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) terus bergulir. Sejak dimunculkan pada 27 Mei lalu, hingga saat ini sudah ada sekitar 69 proyek yang telah mulai melakukan ground breaking.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengungkapkan proyek yang digulirkan ini terdiri dari proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN), proyek swasta murni, proyek campuran atau kerjasama antara swasta dengan pemerintah (Public privat partnership) dan proyek yang melibatkan investor asing (Foreign Direct Investment). "Nilai investasi 69 proyek yang sudah digulirkan mencapai sekitar Rp 400 triliun," ujar Hatta seusai rapat terbatas di kantor Sekretariat Negara Rabu (6/7).
Di luar itu, kata Hatta, masih ada sekitar 169 proyek MP3EI yang akan digulirkan hingga tahun 2012 yang nilainya hampir mencapai Rp 1.000 triliun. "Jadi total investasinya bisa mencapai Rp 1.400 triliun hingga 2012 nanti," katanya.
Beberapa proyek yang sudah mulai berjalan saat ini antara lain pabrik pupuk di Kalimantan Timur senilai US$ 600 juta, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banjar Sari, Sumatera Selatan, yang berkapasitas 2 x 100 MW senilai Rp 2,9 triliun, pabrik bioetanol senilai Rp 400 miliar, perluasan pelabuhan peti kemas Belawan senilai Rp 1,5 triliun, dan perluasan pelabuhan Batu Ampar-Kepulauan Riau senilai Rp 4 triliun.
Hatta memaparkan, bersamaan dengan bergulirnya proyek MP3EI ini, saat ini Komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) sebagai organisasi kerja yang menjalankan MP3EI juga sudah siap. "Organisasi sudah lengkap, tinggal mengisi beberapa anggota saja,” katanya. Tiga kelompok kerja (pokja) itu adalah pokja yang mengurus struktur dan regulasi, pokja konektivitas infrastruktur, dan pokja ilmu pengetahuan dan teknologi.
Untuk mendukung percepatan PM3EI ini, Hatta mengatakan pemerintah juga akan mengimbau kepada DPR agar segera menyelesaikan RUU mengenai lahan yang sudah tujuh bulan dalam pembahasan. Ia berharap, akhir tahun ini RUU lahan bisa selesai. Dari sisi regulasi, "Pada Juli ini juga akan dikeluarkan aturan tax allowance yang merupakan revisi dari PP No 62 tahun 2008 dengan penambahan beberapa bidang tertentu dan aturan tax holiday," katanya.
Sayangnya, Hatta tidak merinci mengenai beleid baru yang akan segera dikeluarkan ini. Hanya saja, ia bilang untuk tax allowance, investor akan diberikan potongan pajak hingga 30% dari nilai investasi selama enam tahun. Artinya, setiap tahun potongan pajak yang diberikan sebesar 5% dari nilai investasi. Sedangkan untuk tax holiday akan diberikan pada lima sektor strategis yaitu sektor industri logam dasar, kilang minyak, renewable energy (energi terbarukan), industri permesinan dan industri yang terkait dengan telekomunikasi.
Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan pada prinsipnya KEN menilai rencana implementasi program MP3EI ini sudah cukup bagus dan diapresiasi oleh semua pihak baik BUMN, swasta dan asing. Makanya, "Kita minta implementasinya bisa lebih cepat," jelasnya usai rapat terbatas di kantor Sekretariat Negara.
Pemilik Para group ini juga bilang KEN sudah memberikan beberapa masukan antara lain soal aturan lahan. Ia bilang, jika aturan (RUU) lahan tahun ini tidak bisa selesai, maka Presiden bisa mengeluarkan produk hukum yang memungkinkan untuk mengakomodasi ini.
Yang pasti, lanjut Chairul KEN berharap aturan pendukung program MP3EI ini bisa segera keluar bulan ini. Ia mencontohkan, misalnya aturan mengenai insentif pajak termasuk tax holiday dan permasalahan lahan. "Karena prinsipnya di rapat tingkat KP3EI sudah hampir final. Mungkin tinggal satu kali rapat lagi, diharapkan sudah bisa selesai," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
