Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan anggaran Rp 10,07 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2017. Dengan dana itu, KKP ingin fokus ke sektor perikanan tangkap.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, nilai anggaran tersebut sudah lebih hemat Rp 683,85 miliar ketimbang tahun ini. Kementerian Keuangan sebelumnya memang meminta kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran.
Zulfichar Mochtar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menjelaskan, KKP akan melanjutkan dengan pemulihan setelah sibuk memperkarakan aksi pencurian atau illegal fishing sejak 2015 lalu.
"Kami ingin recovery, setelah ribuan kapal asing dilarang melaut (di perairan Indonesia) ada peluang untuk nelayan kita menangkap ikan lebih banyak," katanya seusai acara Rapat penyampaian RAPBN KKP 2017 di Komisi IV DPR RI, Rabu (7/9).
Seiring dengan itu, KKP bakal mendukung nelayan lokal. Salah satunya memberikan bantuan kapal tangkap mulai yang berukuran 3 gross tonage (GT) hingga 30 GT. Ada sekitar 2.833 unit kapal yang bakal diberikan kepada nelayan. Zulfichar mengaku, pemberian kapal tersebut bakal dilakukan secara bertahap.
Selain itu, untuk sektor ini, KKP juga menganggarkan bantuan 2.900 unit alat tangkap ikan, 1 juta premi asuransi nelayan, dan 20.000 bidang sertifikasi tanah nelayan dan lainnya.
Sektor kedua yang juga menjadi perhatian KKP adalah budidaya. Menteri Susi menjelaskan, Ditjen Perikanan Budidaya bakal fokus untuk pembudidayaan rumput laut.
Selain itu, dana akan diberikan pada Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan untuk mengembangkan infrastruktur gudang penyimpanan atau cold storage. Di direktorat ini juga dana akan dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan sumber daya manusia.
Terakhir, KKP akan fokus untuk pengkajian stok sumber daya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI (WPP NRI), pengajian stok sumber daya ikan di enam kawasan, pengeloaan perairan umum daratan (KP PUD), dan satu unit pembangunan kapal riset kelautan.
Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV mengatakan akan meminta penjelasan lebih detil terlebih dahulu sebelum menggolkan permintaan KKP ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
