kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Menteri Puan minta anggaran tahun depan Rp 572 M


Rabu, 10 Juni 2015 / 14:00 WIB
Menteri Puan minta anggaran tahun depan Rp 572 M
ILUSTRASI. Situasi pabrik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Minggu (24/12/2023). Foto: Dok / PT IMIP


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani mengusulkan tambahan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun 2016 sebesar Rp 160 miliar menjadi sebesar Rp 572 miliar. Pagu indikatif yang tersedia untuk tahun depan sebesar Rp 412 miliar.

Tambahan tersebut terbagi menjadi dua peruntukan. Pertama, untuk program dukungan manajemen teknis dan pelaksanaan tigas teknis atau rutin sebesar Rp 8 miliar. Adapun pagu awal untuk program ini sebesar Rp 143 miliar sehingga tambahannya menjadi Rp 151 miliar.

"Usulan tambahan Rp 8 miliar diperuntukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan yang menyesuaikan dengan penambahan fungsi koordinasi dan pengendalian di Kemenko PMK," kata Puan dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar), di Gedung DPr, Jakarta, Rabu (10/6).

Sementara usulan tambahan sisanya, sebesar Rp 152 triliun, akan diperuntukan untuk program koordinasi pengembangan kebijakan, yang pagu awalnya sebesar Rp 269 miliar. Dengan demikian, usulan pagu program ini untuk tahun depan menjadi sebesar Rp 421 miliar.

Puan menjelaskan, usulan tambahan anggaran pada program tersebut, akan digunakan untuk agenda revolusi mental dan koordinasi agenda pembangunan yang meningkat dari enam menjadi 13 agenda.

"Usulan tambahan telah dibahas dalam rapat trilateral. Pemenuhan usulan akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan pendanaan," tutup dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×