/2025/04/10/1517026969.jpg "Menteri LHK: Puluhan Ribu Hektare Hutan Hilang di Aceh, Sumut, dan Sumbar")
Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Lingkungan Hidup (LH) mengungkapkan puluhan ribu hektare hutan di wilayah Sumatera bagian utara hilang dalam tiga dekade terakhir.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan tersebut.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025), Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq memaparkan sejumlah data kehilangan tutupan hutan di beberapa daerah.
Untuk wilayah Aceh, terjadi pengurangan tutupan hutan sekitar 14.000 hektare sejak 1990 hingga 2024.
Baca Juga: KLH Kaji Ulang Tata Ruang Wilayah Terdampak Banjir di Sumatera
“Di Batang Toru, Sumatera Utara, terdapat pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Kemudian di DAS (Daerah Aliran Sungai) Sumatera Barat, kita kehilangan hutan di angka 10.521 hektare,” ujar Hanif di Gedung DPR RI.
Hanif menegaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan memperkuat pengendalian izin dan memastikan penyelarasan rencana tata ruang wilayah agar degradasi hutan tidak terus meluas.
“Ada penegakan hukum, penyelarasan RTRW, kemudian pengendalian izin. Selanjutnya rehabilitasi ekosistem sebagai implementasi pola ruang dan integrasi mitigasi adaptasi iklim dalam penataan ruang,” jelasnya.
Baca Juga: Penyelidikan Kayu Gelondongan Banjir Sumatera: Modus Kejahatan Kehutanan
Hanif memastikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Lingkungan Hidup akan langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi aktual kawasan terdampak.
“Direncanakan kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tindakan pertama di hari Kamis besok. Namun demikian, mulai hari ini, persediaan lingkungan telah kami lakukan evaluasi pada seluruh unit yang ada di Batang Toru, terutama terkait kapasitas lingkungannya,” tuturnya.
Identifikasi perusahaan perusak hutan
Selain itu, Hanif menegaskan pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan banjir yang menerjang Sumatera belakangan ini.
“Kemudian mulai hari Senin, seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log-log (kayu gelondongan) pada banjir tersebut, kami akan undang. Untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakkan Hukum) dan kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini,” kata Hanif.
Baca Juga: Harga Banjir: Kerugian Sumatera Tembus Rp 6,28 Triliun!
Hanif menambahkan bahwa Kementerian LH akan melaksanakan proses hukum tanpa toleransi, sebab kerusakan lingkungan itu telah menimbulkan bencana dan mengakibatkan banyaknya korban.
“Tentu korban yang cukup banyak, tidak boleh kita memberikan dispensasi-dispensasi ke dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan, korban cukup banyak. Jadi Kementerian LH berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multi-core pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini,” pungkasnya.
Selanjutnya: Prabowo Instruksikan Situasi Bencana Banjir di Sumatera Jadi Prioritas Nasional
Menarik Dibaca: Promo Alfamart Personal Care Fair 1-15 Desember, Garnier-Scarlett Diskon sampai 45%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
