CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Menteri Kesehatan dan jajarannya dilaporkan ke KPK


Rabu, 26 Maret 2014 / 18:16 WIB
Menteri Kesehatan dan jajarannya dilaporkan ke KPK
ILUSTRASI. Bank Indonesia (BI) tengah memutar otak untuk membuat para eksportir betah memarkirkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri.KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/3). Mereka datang untuk melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Menteri kesehatan Nasfsiah Mboi beserta jajaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Beberapa pejabat yang kami sebutkan dalam diskusi dengan pihak KPK antara lain Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekretaris Jendral Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya Sehat Akmal Taher, Dirjen P2PL Tjandra Yoga Aditama, dan Dirjen Bina Kefafmasian dan Alkes Maura Linda Sitanggang," ujar Koordinator GIB, Adhie Massardi di KPK, Jakarta.

Menurut Adhie, seluruh pejabat yang disebutkan pihaknya tersebut diduga terlibat dalam korupsi di Kemenkes baik langsung maupun tidak langsung. Pihaknya menghitung, lebih dari setengah kerugian negara akibat korupsi, terjadi di Kemenkes

"Dari total kerugian negara akibat korupsi disektor kesehatan yang Rp 549 miliar, lebih dari setengahnya," ucap dia.

Lebih lanjut Adhie menyebut modus dari korupsi yang terjadi di Kemenkes pun bermacam-macam, mulai dari program kuratif, preventif, hingga rehabilitatif. Namun demikian, pihaknya melihat titik rawan terjadinya korupsi terdapat dalam program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan vaksin, pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit dan pembangunan laboratorium.

"Karena hampir 70% anggaran di Kemenkes itu untuk program kuratif," tuturnya.

Hal tersebut menurutnya dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang sudah ditangani oleh KPK. Adhie membeberkan kasus tersebut diantaranya pengadaan alat kesehatan di berbagai daerah, vaksin, serta pembangunan laboratorium. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar KPK menindaklanjuti hal ini

"Jika korupsi di sektor kesehatan ini tidak dihentikan, maka kebocoran uang negara akan terus berlangsung mengingat anggaran kesehatan sangatlah besar," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×