Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik signifikan di atas target yang telah ditetapkan tahun ini. Kemenhub optimis, pihaknya dapat meraih PNBP tahun ini sebesar Rp 10 triliun, atau melebihi target yang ditetapkan yakni Rp 2,5 triliun.
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan, tambahan raihan PNBP baru tersebut didapat dari berbagai sektor baik dari transportasi udara, darat, dan laut. "Selama ini ada ratusan PNBP yang tidak terpungut karena tidak ada PP (Peraturan Pemerintah), kalau itu (PP) ditandatangani akan selesai," kata Jonan, Rabu (28/1).
Jonan bilang, saat ini pihaknya sedang dalam tahapan menunggu disahkannya PP tersebut oleh Presiden. PP tersebut merupakan dasar hukum dari pos-pos yang menjadi sumber pemungutan PNBP tersebut. Posisinya, PP tersebut saat ini sedang berada di tangan Menteri Sekretaris Negara.
Jonan mencontohkan, salah satu potensi tambahan PNBP yang didapat dari Kemenhub adalah penggunaan fasilitas dari perusahaan BUMN. Kebijakan PNBN ini harus didukung oleh seluruh BUMN yang beroperasi. Bila kebijakan ini tidak diterapkan oleh BUMN, maka akan dikenakan sanksi.
Salah satu contoh pendapatan tambahan dari PNBP yang berasal dari BUMN adalah penggunaan jalur rel kereta api. Catatan saja, selama ini operasional kerata api yang dilakukan oleh PT KAI tidak membayar penggunaan rel. Demikian juga dengan moda transportasi lain yang dilakukan BUMN di sektor laut dan udara.
Bila kebijakan ini dapat diterapkan dan berjalan dengan baik, Jonan optimis dalam lima tahun kedepan atau di tahun 2018 target penerimaan PNBM dari Kemenhub sebesar Rp 20 triliun-Rp 30 triliun dapat tercapai.
Anggota komisi V DPR Yoseph Umar Hadi mengatakan, target Kemenhub yang mematok angka besar dalam pendapatan PNBP tersebut memang wajar. Pasalnya sektor yang dapat ditarik sebagai sumber PNBP tersebut cukup banyak. "PNBP Kemenhub banyak, tidak hanya di jalan raya, tetapi juga di laut," katanya.
Bahkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dengan membawa muatan hingga dibatasan yang telah di tetapkan dapat menjadi perhatian Kemenhub. PNBP dari hasil retribusi di jembatan timbang dapat digunakan sebagai sarana perbaikan.
Kemenhub sendiri berencana akan mengambil alih seluruh pengelolaan jembatan timbang. Hal itu supaya lebih terstandarisasi dan pelaksanaannya dapat terpantau secara menyeluruh. "Mustinya awal tahun depan (2016) dapat dilakukan," kata Jonan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
