Reporter: Dani Prasetya | Editor: Lamgiat Siringoringo
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) masuk dalam kepemilikan saham PT Inalum. "Boleh, kalau pemda mau masuk dalam usaha seperti Newmont," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Kamis (7/7) malam.
Yang pasti menurut Mantan Dirut Perum Bulog, perusahaan yang akan menjalankan inti usaha pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Asahan dan pabrik peleburan alumunium ini akan menjadi BUMN sepenuhnya. Nah, masuknya Pemda itu akan dibicarakan lebih detil lagi. "Nanti dibicarakan mengenai share-nya (porsi sahamnya)," pungkasnya.
Sebagai informasi, inalum beroperasi pada 6 Januari 1976 berdasarkan master of agreement yang diteken Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang pada 7 Juli 1975 di Tokyo. Berdasarkan perjanjian itu, Indonesia memiliki porsi 41% saham, sedangkan 59% sisanya milik Jepang melalui konsorsium Nippon Asahan Aluminium. Nilai 59% porsi kepemilikan Jepang di inalum saat ini diperkirakan mencapai US$ 700 juta. Kontrak inalum berakhir 2013. Sesuai kesepakatan, tiga tahun sebelum kontrak berakhir Indonesia dan Jepang menegosiasikan kembali kepemilikan di Inalum.
Menjelang berakhirnya kontrak patungan itu, pemerintah Indonesia memutuskan mengaudit aset dan teknologi yang tertanam pada proyek Asahan. Audit aset dan teknologi itu akan terakomodasi pada paket kegiatan yang meliputi fasilitasi Kelompok Kerja Penyiapan Pengakhiran Master Agreement Proyek Asahan dan kajian akademis perumusan langkah pengambilalihan proyek Asahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
