Reporter: Ratih Waseso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menargetkan 82 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih tiga bulan.
Oleh sebab itu, ia menilai kerja sama antar kementerian/lembaga penting dilakukan untuk percepatan penyelesaian RDTR serta pendampingan dan supervisi dari pihak ketiga dalam hal ini Ikatan Ahli Perencana.
"Kita perlukan sinergi dan kolaborasi, serta kerja sama yang sudah terjalin agar terus dipertahankan, ditingkatkan," kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjahto dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8).
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan karpet merah kepada investor berupa kemudahan berinvestasi dengan mempermudah regulasi.
Baca Juga: Menteri ATR/BPN: 9 RDTR Telah Ditetapkan sebagai Peraturan Kepala OIKN
"Para investor akan datang ke Indonesia apabila dalam meminta izin lokasi atau KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) itu dipermudah," kata Hadi.
Adapun bisa dikeluarkan kata Hadi apabila ada RDTR. Pemerintah memiliki target 2.000 RDTR di seluruh Indonesia dan saat ini sudah 184 sudah terhubung ke Online Single Submission (OSS).
"Bayangkan, dari 2.000 target yang ingin dicapai baru 183 RDTR yang terintegrasi dan 357 RDTR Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebagai Perda atau Perkada," terangnya.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, nilai investasi yang sudah diraup dengan adanya persetujuan KKPR dalam 1 tahun mencapai Rp 535 triliun. Dengan rincian berdasarkan data per bulan Agustus 2022, nilai investasi mencapai Rp 553 triliun dan per bulan Agustus 2023 telah mencapai Rp 1.088 triliun.
Sebagai informasi, terdapat penyesuaian jumlah lokasi yang akan disusun RDTR-nya berkat Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN).
Baca Juga: Menteri Basuki Sebut Pembangunan Fisik IKN Sudah Capai 25%
Dari mulanya diajukan sebanyak 120 lokasi, menjadi 82 lokasi yang berada di 69 kabupaten/kota berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan. Adapun total anggaran tambahan sebesar Rp130,4 miliar untuk penyusunan 77 RDTR Kabupaten/Kota dan 5 RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN).
"Namun, apa yang menjadi target kita sebanyak 2.000 RDTR memang kita selesaikan secara bertahap, hari ini kita menambah 82 RDTR, 77 untuk Kabupaten/Kota dan 5 untuk wilayah perbatasan," tuturnya.
Dalam percepatan penyusunan RDTR telah dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Melalui ABT BA BUN Tahun 2023 oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dengan 69 kepala daerah yang hadir.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Serahkan Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Jambi
"Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai bentuk komitmen dari kepala daerah untuk menyusun dan menyelesaikan RDTR di wilayahnya masing-masing," ujar Hadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
