Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, terdapat sejumlah temuan dari pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan KPK terkait bantuan sosial pada tahun 2020.
Temuan BPKP menyebut, terdapat 3.877.965 data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama.
Terdapat penerima bansos yang tidak layak/tidak miskin/tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabotabek. Terdapat KPM telah pindah/meninggal tanpa ahli waris/tidak dikenal/tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM.
Selanjutnya, temuan BPK terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.992.479 ART, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 ART, nama kosong sebanyak 5.702 ART serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART pada DTKS penetapan Januari 2020.
Baca Juga: Mensos Risma jelaskan soal 21 juta data ganda penerima bansos ke DPR
Bantuan sosial tunai senilai Rp 500.000 untuk KPM sembako non PKH disalurkan kepada 14.475 KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid.
Kemudian, temuan KPK didapati sejumlah 16.796.924 data tidak padan dukcapil, pemutakhiran DTKS berpotensi inefisien dan tumpang tindih.
Rekomendasi KPK yakni perlu pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field
Rekomendasi BPKP Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan NIK dan seterusnya.
Risma menegaskan, kedepannya penyaluran bansos berbasis data New DTKS yang merupakan penyatuan keempat data. Yakni data DTKS, PKH, BPNT dan BST.
"Penyatuan 4 pulau data yakni DTKS, PKH, BPNT, BST kami satukan, inilah kenapa keluar 21 juta data (ganda)," ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (24/5).
Baca Juga: Buka cekbansos.kemensos.go.id untuk cek penerima bansos tunai Rp 300.000
Risma mengatakan, penyelenggara pemutakhiran DTKS adalah Kementerian Sosial dibawah Pusdatin Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah (Pemda) se Indonesia. Data per Juli 2020, menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan DTKS.
