kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.834   -94,00   -0,60%
  • IDX 7.472   -20,01   -0,27%
  • KOMPAS100 1.157   -2,48   -0,21%
  • LQ45 917   -3,39   -0,37%
  • ISSI 226   0,21   0,09%
  • IDX30 472   -2,43   -0,51%
  • IDXHIDIV20 569   -3,32   -0,58%
  • IDX80 132   -0,19   -0,14%
  • IDXV30 140   -0,20   -0,14%
  • IDXQ30 157   -0,81   -0,51%

Mensesneg: ada pihak dibalik demo kenaikan BBM


Kamis, 13 Juni 2013 / 14:59 WIB
Mensesneg: ada pihak dibalik demo kenaikan BBM
ILUSTRASI. Supaya ruang tamu terlihat elegan, Anda bisa menggunakan gaya interior minimalis yang simpel. Foto:?Instagram @habitatbyresene


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Pemerintah mulai gerah dengan rencana aksi demonstrasi untuk menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, mengatakan, kenaikan harga BBM bertujuan membantu rakyat miskin agar subsidi tepat sasaran. Sebab, dengan harga BBM naik, rakyat miskin dapat bantuan berupa kompensasi.

"Terus terang subsidi BBM selama ini dinikmati oleh sekelompok masyarakat yang punya mobil banyak. Mereka itu orang kaya yang memiliki dua sampai tiga mobil. Nah, sekarang subsidi akan dialihkan kepada rakyat yang memerlukan, kurang mampu, rakyat miskin kok malah tidak setuju. Itu, kan, aneh," ujar Sudi, Kamis (13/6).

Menurut Sudi, sebenarnya rakyat miskin tidak menolak kenaikan harga BBM karena mereka mendapatkan kompensasinya dari pemerintah melalui beberapa program pemerintah. Sudi justru curiga ada pihak di balik demonstrasi penolakan kenaikan BBM untuk kepentingan politik dengan memanfaatkan rakyat miskin.

Sudi mengatakan, partai politik (Parpol) yang menolak kenaikan harga BBM itu merupakan sesuatu yang wajar di negara demokrasi. Tapi, jika ada parpol yang ngotot melakukan aksi penolakan berlebihan, justru semakin aneh. Di situ malah semakin terlihat kepentingannya di balik aksi penolakan kenaikan BBM tersebut.

Terkait manuver yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas aksi penolakan BBM, dan statusnya dalam partai koalisi pendukung pemerintah, Sudi memilih menyerahkannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja.

"Tidak elok mengomentari atau menilai organisasi politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Kita serahkan saja kepada rakyat untuk menilainya," kilah Sudi.

Sudi juga membantah jika SBY berniat mengeluarkan PKS dalam koalisi. Menurutnya, pernyataan sejumlah kader PKS tentang niat presiden mengeluarkan mereka dari koalisi tidak benar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×