Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) masih mengkaji rencana moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 2015. Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi, kini pihaknya tengah melakukan audit di seluruh kementerian guna mengetahui angka efisiensi dari kebijakan tersebut.
"Kami sedang lakukan audit internal, audit organisasi di seluruh kemenerian dan lakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan," katanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu (5/11).
Lebih lanjut menurut Yuddy, anggaran belanja kepegawaian mencapai 41% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015. Yuddy mengklaim, kebijakan tersebut nantinya dapat menekan angka belanja kepegawaian. Sayangnya, dia belum mau menyebutkan besaran targetnya.
Rencana moratorium yang akan dilaksanakan selama lima tahun tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak, diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga pegawai honorer. Rencana tersebut dinilai akan menimbulkan kekurangan pegawai kementerian atau lembaga. Kebutuhan pegawai dirasakan terus bertambah sehingga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) semakin tinggi.
Namun menurut Yuddy, moratorium penting dilakukan guna memberikan ruang kepada pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada saat ini. Ia juga menegaskan, kebijakan moratorium tidak akan diterapkan terhadap guru, tenaga medis, dan honorer.
"Jadi untuk komposisi terbesar kita tetap laksanakan. Guru, medis, honorer, calon-calon PNS yang sedang tes, itu bukan sesuatu yang menakutkan," tambah Yuddy.
Hingga kini, pihaknya telah meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyusun skema moratorium yang paling tepat untuk perekrutan CPNS tersebut. Yuddy menargetkan, skema itu bisa diserahkan kepadanya pada Jumat (7/11) mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
