Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi
JAKARATA. Tingkat penyerapan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) masih rendah. Karena itu, pemerintah berjanji untuk meningkatkan partispasi masyarakat miskin mengikuti program jamkesmas. Ada beberapa langkah yang yang dilakukan pemerintah.
Pertama, meningkatkan sosialisasi jamkesmas di seluruh daerah. Menurut Menko Kesra Agung Laksono, semakin banyak sosialisasi semakin mempermudah akses masyarakat miskin.
Dalam sosialisasi ini perlu peran pemerintah daerah untuk terlibat aktif. "Jadi, pemerintah daerah harus bisa memastikan program Jamkesmas itu sampai ke sasarannya," ujar Agung, Selasa (13/4).
Kedua, menghilangkan birokrasi yang berbelit untuk memperoleh fasilitas jamkesmas. "Jangan lagi ada birokrasi yang menghambat," imbuh politisi Partai Golkar itu.
Ketiga, memperbaiki pola hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program jamkesmas. Agung mengakui memang selama ini kerjasama antara pusat dan daerah dalam memasyarakatkan jamkesmas belum optimal.
Karenaitu, Agung berjanji segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan jajaran pemerintah daerah untuk menyelesaikan penyerapan jamkesmas itu. "Dalam rapat koordinasi akan dibahas soal itu," janjinya.
Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga akan mengangkat persoalan jamkesmas dalam rapat kerja nasional pemerintah pusat dan daerah yang rencananya digelar di istana Tampak Siring, Bali.
Seperti diberitakan sebelumnya, jamkesmas masih sepi peminat. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, baru 10% dari total 76,4 juta warga miskin peserta Jamkesnas yang memanfaatkan program layanan kesehatan cuma-cuma tersebut. Jumlah itu tidak lebih dari 10 juta orang.
Catatan saja, tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,1 triliun untuk Program jamkesmas. Triwulan I-2010,pemerintah telah mencairkan Rp 1,3 triliun. Di antaranya, dana ini mengucur untuk 954 rumahsakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
