Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 26,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi.
“Dalam sidang kabinet, telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya lagi untuk membiayai adalah Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa,” kata Menkeu saat Konferensi Pers, Senin (5/7).
Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai belanja di Kementerian/Lembaga (K/L) terkait penanganan Covid 19, baik untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta tenaga kesehatan. Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid 19.
“Kami melakukan penyisiran kembali. Saat ini sudah teridentifikasi Rp 26,2 triliun,” ujar Menkeu.
Baca Juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19, Selasa (6/7): Vaksinasi bertambah 1,1 juta dosis
Menkeu memastikan refocusing tidak akan mengganggu belanja K/L. Pemerintah telah mengamankan belanja K/L, seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.
Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada tahun ini.
“Ini yang tadi agar dilakukan prioritas kembali dan akan disalurkan untuk belanja penanganan Covid dan pemulihan ekonomi,” jelas Menkeu.
Sri Mulyani menegaskan, APBN akan terus bekerja keras melindungi masyarakat melalui penanganan Covid 19 dari sisi kesehatan, terutama selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan.
“Refocusing dan penajaman prioritas ini diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, dalam menghadapi PPKM Darurat,” ucap Menkeu.
Selanjutnya: Pemerintah siapkan antisipasi lonjakan hingga lebih dari 40.000 kasus per hari
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
