Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan, kalau ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo yang berada di peta daerah terdampak harus dipenuhi oleh PT Lapindo Brantas.
Pernyataan itu diungkapkan sebagai langkah tindak lanjut keputusan perkara gugatan uji materil atau judicial review Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. "Putusannya adalah MK meminta pemerintah untuk memastikan perusahaan membayar korbannya," ujar Chatib, Selasa (1/4) di istana negara.
Dalam hal ini sesuai dengan UU APBN tersebut pemerintah menunjuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagai badan pelaksananya. Terkait hal tersebut, Chatib bilang BPLS harus memanggil PT Lapindo.
Putusan MK tersebut juga tidak mengharuskan pemerintah menanggulangi kewajiban yang harus diselesaikan Lapindo. "Pemerintah harus memastikan bahwa itu dibayar perusahaan," tegasnya.
Sebab, inti dari putusan ini hanya soal tidak boleh ada diskriminasi antara korban yang ada di wilayah terdampak, dengan yang di luar peta terdampak. Kalau yang berada di luar peta terdampak pembayaran ganti ruginya diselesaikan, maka yang berada di dalam daerah peta terdampak juga harus diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
