/2026/06/04/2093687069.jpg "Menkeu Berganti, Dana SAL di Himbara Berpotensi Ditarik Pemerintah")
Reporter: Aura Putri | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026), membuka pertanyaan mengenai arah kebijakan fiskal, termasuk kelanjutan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celiod) Bhima Yudhistira mengatakan, pergantian Menkeu berpotensi mengubah strategi penempatan dana SAL di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebab, pemerintah memiliki kebutuhan pendanaan yang cukup tinggi hingga akhir tahun.
"Penempatan dana SAL di bank himbara diperkirakan akan ditarik oleh Suahasil. Kebutuhan pendanaan untuk menutup defisit anggaran hingga akhir tahun cukup tinggi. Alokasi untuk belanja rutin, pembayaran bunga utang hingga program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan cashflow dari SAL," ujar Bhima kepada Kontan, Rabu (16/9/2026).
Baca Juga: DPD dan Pemerintah Sepakat Anggaran TKD 2027 Naik Jadi Rp 780,22 Triliun
Menurut Bhima, pemerintah memiliki pilihan untuk menarik dana SAL atau mencari sumber dana likuid lain, salah satunya melalui penarikan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 120 triliun.
"Pilihan paling mungkin adalah menarik SAL yang belum disalurkan dalam bentuk kredit bank Himbara," katanya.
Bhima memperkirakan penarikan dana SAL akan dilakukan secara bertahap dengan koordinasi bersama bank Himbara. Momentum dan besaran penarikan, kata dia, dapat mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat loan to deposit ratio (LDR) industri perbankan mencapai 88,32% per Juni 2026, naik dari 86,4% pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menunjukkan likuiditas perbankan relatif lebih ketat, terutama di tengah pertumbuhan kredit yang lebih kencang.
Bhima juga mengingatkan adanya risiko fiskal yang dapat berimbas ke sektor moneter jika program pembiayaan dari SAL digunakan untuk proyek pemerintah dengan risiko kelayakan bisnis yang tinggi.
"Perlu dipahami adanya risiko fiskal yang berimbas ke moneter jika program pembiayaan dari SAL digunakan ke proyek pemerintah dengan risiko kelayakan bisnis yang tinggi," kata Bhima.
Baca Juga: Ekonomi Digital Makin Pesat, DJP Hadapi Tantangan Perpajakan Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
