Reporter: Herlina KD |
JAKARTA. Dalam pekan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan bakal menunjuk dan melantik Menteri Keuangan definitif sebagai pengganti Agus Martowardojo. Calon menteri keuangan yang baru ini kabarnya merupakan profesional dan berasal dari lingkungan kabinet.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, calon menteri keuangan yang akan ditunjuk berasal dari lingkungan pemerintahan. Hanya saja, ia enggan menyebutkan namanya. Yang pasti, "(calon menteri keuangan) Bukan berasal dari partai politik. Beliau adalah seorang yang profesional dan berada di lingkungan kabinet," ujarnya Senin (14/5).
Seperti diketahui, Presiden kabarnya telah mengantongi nama calon menteri keuangan. Salah satu calon yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat menteri keuangan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri.
Hatta yang kini juga menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan masih enggan berkomentar mengenai kabar ini. Namun, ia menuturkan ada beberapa pertimbangan Presiden dalam memilih calon menteri keuangan. Di antaranya, calon tersebut harus punya integritas dan kemampuan alias kapabilitas untuk mengemban jabatan menkeu.
Menurut Hatta, calon menteri keuangan harus mengerti kebutuhan perkembangan ekonomi. Tak hanya itu, menkeu juga harus ikut membantu iklim investasi yang baik. Makanya, "Kewenangan menkeu itu termasuk kebijakan insentif fiskal yang ada kaitannya dengan investasi," katanya.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFP mengatakan, menteri keuangan yang baru menghadapi tantangan yang cukup besar. Menkeu yang baru harus memiliki kebijakan fiskal yang kuat dan mendukung kesejahteraan rakyat.
Dolfie beralasan selama ini anggaran belanja negara makin membengkak, tapi belum dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Ke depan menkeu baru memiliki pekerjaan rumah bagaimana membuat kebijakan fiskal yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Ia menambahkan, menkeu baru juga wajib membimbung para pengguna anggaran, dalam hal ini Kementerian/Lembaga (K/L), untuk menggunakan anggaran lebih kredibel dan menjalankan good governance.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
