Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa telah resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan menggantikan Agus Martowardojo yang terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013 - 2018.
Hatta menuturkan, dalam menjalankan tugasnya, ia akan fokus pada tiga hal. Yaitu, memastikan APBN 2013 aman, mengendalikan hal-hal yang membuat defisit neraca perdagangan maupun defisit anggaran, dan menjalankan tata kelola pemerintahan (governance) yang baik, sehingga belanja negara bisa terlaksana dengan baik.
Ia menjelaskan, tugas utamanya selaku Plt Menteri Keuangan adalah memastikan APBN 2013 berjalan aman, baik dari sisi penerimaan maupun belanja harus berjalan dengan baik. Dari sisi tata kelola, Hatta bilang ia juga harus mengawal pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan tidak boleh menyimpang. "Kalau tidak sesuai, harus dibenahi," jelas Hatta Senin (22/4).
Selain itu, Hatta bilang pemerintah harus memastikan paket insentif yang telah digelontorkan pemerintah harus berjalan dengan baik, terutama yang terkait iklim investasi.
Hatta menekankan, sebagai pelaksana tugas Menkeu ia berhak untuk mengambil keputusan dan bisa terlibat dalam pembahasan APBN 2014.
Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menuturkan sebagai pelaksana tugas Menkeu, Hatta Rajasa memang bisa mengambil kebijakan. Hanya saja, ia berharap plt Menkeu tidak akan berlangsung lama. "Kalau mau sekalian bikin (menkeu) definitif, jangan sampai lima bulan (ada plt), kalau bisa 1-2 bulan saja, nanti terserah Presiden mau bikin definitif atau mau mengangkat menkeu baru," katanya.
Menurut Emir, jika terlalu lama rangkap jabatan justru akan menjadi tidak sehat. Ia juga bilang, DPR akan ekstra hati-hati dalam mengawasi Plt Menkeu sebagai pelaksana anggaran dan bendahara negara. Pasalnya, Hatta Rajasa adalah pejabat negara yang berasal dari partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
