kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Menkeu akan bersaksi untuk Andi Mallarangeng


Selasa, 19 Februari 2013 / 10:32 WIB
ILUSTRASI. Daftar lengkap kode redeem FF update Oktober 2021, hayo siapa belum klaim?


Reporter: | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)memanggil Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Selasa (19/2).

Agus akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas tersangka mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. "Sudah ada konfirmasi, kemungkinan besar akan hadir," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkatnya.

Sebelumnya, Johan mengaku telah mendapat konfirmasi ketidakhadiran Menkeu yang sedang bertugas di luar negeri. Namun malam tadi pernyataan Johan berubah, lantaran pihak kemenkeu mengkonfirmasi kembali ke KPK.

Berdasarkan catatan audit investigasi BPK terkait proyek Hambalang, Menkeu diduga melakukan pelanggaran. Pelanggaran terjadi lantaran menyetujui kontrak tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang.

KPK menduga ada kejanggalan dalam penganggaran proyek Hambalang yang nilainya meningkat dari Rp 125 miliar menjadi Rp 2,5 triliun.

Kendati demikian, KPK tidak mengejar prosedur demikian. Lembaga superbodi itu, menelisik apakah ada tindak pidana suap atau korupsi pada proses penganggaran tersebut.

Terkait penyidikan Hambalang, KPK sudah memeriksa Wakil Menkeu Anny Ratawati. Saat anggaran Hambalang dibahas sekitar 2010, Anny masih menjabat dirjen anggaran.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Andi dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar sebagai tersangka.

Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara. (Edwin Firdaus/Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×