Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mulai mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor game atau gim.
Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan kebijakan tersebut akan dikaji Kemenparekraf bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandiaga dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, belum lama ini.
Sandiaga menyebut, potensi PNBP dari industri tersebutsangat besar. Oleh karena itu, dirinya juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi/industri agar berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait penyusunan skema komersialisasi asset store melalui PNBP.
"Kita akan menyusun kajian potensi PNBP dari sektor game ini karena kalau kita lihat jumlahnya US$ 2 miliar hingga US$ 3 miliar sekarang ini sumbangan PNBP-nya sangart besar," katanya.
Baca Juga: Punya Potensi Besar, Pemerintah Kaji Pungutan PNBP dari Industri Gim
Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute (ICT) Heru Sutadi menyebut, potensi penerimaan ke kas negara dari industri gim memang cukup besar. Sayangnya hingga saat ini potensi tersebut belum dioptimalkan pemerintah.
"Potensinya (PNBP) besar. Bisa triliunan, tapi tidak digarap. Semua uang yang didapat gim online lari ke luar negeri," ujar Heru kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).
Heru mengatakan, sebenarnya pemerintah tidak hanya bisa mendapatkan penerimaan dari PNBP saja, melainkan juga dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga penghasilan (PPh). Namun, syaratanya adalah harus ada kewajiban penerbit gim online memiliki badan usaha tetap di Indonesia.
"Pemerintah harus tegas dan pintu masuknya adalah kewajiban memiliki badan usaha tetap di Indonesia sebelum publisher memberikan layanan gim online di Indonesia. Yang tidak terdaftar dan memiliki badan usaha tetap diblokir saja dulu," katanya.
Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa pemungutan PNBP untuk industri gim merupakan langkah yang tepat.
Hanya saja, dirinya tidak sependapat apabila pungutan PNBP tersebut juga dikenakan untuk industri gim dalam negeri. Oleh karena itu, dirinya menyarankan pungutan PNBP tersebut hanya menyasar industri gim luar negeri.
"Tidak sependapat jika industri gim lokal dikenakan kebijakan PNBP," katanya.
Menurutnya, apabila pemerintah tetap menyasar pungutan PNBP terhadap industri gim dalam negeri, maka hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah yang ingin meningkatkan pangsa pasar gim lokal.
"Jika gim lokal kena juga, maka kontradiktif dengan keinginan pemerintah meningkatkan industri gim lokal," katanya.
Baca Juga: Luhut: Potensi Pasar Game Online di RI Capai Rp 36 Triliun
Untuk diketahui, dalam Outllok Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2023/2024, pertumbuhan sektor games di Indonesia bergerak secara positif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa games lokal Indonesia yang berhasil mencapai pendapatan yang baik pada tahun 2023.
Beberapa games lokal buatan Indonesia seperti Coral Island, Potion Permit, A Space For Unbound, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly berhasil terjual 30 ribu hingga 150 ribu copy dengan gross revenue pendapatan rata - rata diatas US$ 400 ribu hingga US$ 3,2 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
