Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Pemerintah khawatir kerusuhan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mojokerto, Jawa Tengah bisa berimbas pada pilkada di
daerah lain. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri memerintahkan seluruh kepala daerah memperketat pengawasan dan pengamanan selama pilkada.
Hal itu dilaksanakan dengan menjalin koordinasi bersama pihak Kepolisian. "Kita sudah kirim surat pada seluruh daerah untuk menjadikan kasus di Mojokerto sebagai sesuatu yang mengingatkan untuk memantau semua kegiatan yang bisa menimbulkan masalah," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai pembukaan rapat koordinasi nasional kependudukan dan pencatatan sipil, Selasa (25/5).
Dengan begitu, bisa lebih mencepat mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih besar seperti di Mojokerto. "Memang bisa juga pendeteksian tidak terlalu maksimal atau diperkirakan akrivitas tidak terjadi sebesar itu, tapi bisa saja terjadi seperti di Mojokerto," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Instruksi untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan selama pilkada, itu juga memerintahkan seluruh kepala daerah untuk membentuk sebuh sistem peringatan dini apabila sudah mencium potensi terjadinya kerusuhan. Sehingga, bisa melakukan pencegahan sejak dini.
Bentuk peringatan dini itu, kata Gamawan, diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah. Yang jelas harus menggandeng aparat kemanan di daerah. "Harus ada early wraning system di daerah daerah kalau terjadi apa antisipasinya," katanya.
Gamawan menambahkan, pemerintah juga sudah memberikan gambaran kepada seluruh daerah mengenai kerawanan konflik selama pilkada. Namun, dia mencontohkan, kejadian di Mojokerto tidak pernah diprediksi sebelumnya lantaran daerah itu tidak rawan konflik.
Sedangkan, standar pengamanan diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian dan pemerintah daerah."kita sudah kordinasikan dengan kepolisian dan kepala daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
