Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto akan mengintensifkan komunikasi dengan DPR agar proses ratifikasi Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang telah ditandatangani pada 4 Maret lalu, dapat segera tuntas.
Hal tersebut disampaikan Mendag saat bertemu dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia, Simon John Birmingham di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-35 dan Pertemuan Terkait Lainnya di Bangkok, Thailand, Sabtu (2/11).
Kedua menteri juga membahas komitmen lainnya yang juga menjadi konsentrasi penting Indonesia dari kerja sama IA-CEPA ini, yaitu kerja sama di bidang pendidikan vokasi dan penambahan kuota Working and Holiday Visa (WHV).
Baca Juga: ASEAN dorong penyelesaian RCEP dan pemanfaatan outlook Indo-Pasifik
“Guna meningkatkan pemanfaatan IA-CEPA, terutama bagi kalangan bisnis, kami sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan pasar dan mendorong pelaku bisnis kedua negara untuk saling berkunjung dan melakukan penjajakan bisnis di kota-kota dagang,” ungkap Mendag.
Pemerintah Indonesia juga menyampaikan kesungguhannya dalam menjalankan komitmen terkait Tariff Rate Quota (TRQ) dalam rangka implementasi IA-CEPA serta rencana terminasi Bilateral Investment Treaty (BIT) untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di kedua negara.
Di samping IA-CEPA, kedua menteri mendorong kemajuan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan proses General Review dari ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) sebagai upaya peningkatan kerja sama antara kedua pihak.
Baca Juga: Indonesia-Singapura komitmen untuk meningkatkan kerjasama sektor perdagangan
Isu lain yang diangkat oleh Mendag RI yaitu mengenai perkembangan kasus antidumping atas A4 Copy Paper. Mendag berharap agar Australia dapat menerima putusan Panel tanpa naik banding ke level Appellate Body (AB) pada World Trade Organization (WTO) mengingat ketidakjelasan kondisi AB WTO saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
