Reporter: Barly Haliem, Selvi Mayasari | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio angkat bicara ihwal namanya yang masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia.
Dia menegaskan telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Tokopedia sebelum menjabat Menparekraf. "Yang pasti, saat diminta menjadi Menteri (pada Oktober 2019), saya langsung mengundurkan diri (sebagai Komisaris Tokopedia) pada tanggal 21 Oktober 2019," ungkap Menteri Wishnutama menjawab konfirmasi KONTAN, Senin (18/8).
Baca Juga: Ternyata Menteri Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia
Wishnutama mengaku, sejak mengundurkan diri hingga saat ini, dia tidak ikut campur sama sekali terhadap kebijakan perusahaan dan tidak mendapatkan kompensasi apapun dari Tokopedia.
Namun berdasarkan data perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Tokopedia yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Desember 2019, nama Wishnutama masih tercatat sebagai Komisaris Tokopedia.
Jika benar merangkap jabatan menteri dan komisaris, Wishnutama berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Pasal 23 UU No 39/2008 menyatakan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Baca Juga: Wishnutama pastikan industri pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat insentif pajak
Untuk memastikan posisi Wishnutama di kepengurusan Tokopedia, Kontan.co.id sudah mengecek dua kali data terakhir Tokopedia di Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya juga sama, nama Wishnutama tetap tercantum sebagai Komisaris Tokopedia.
"Setahu saya proses RUPS (rapat umum pemegang saham) perlu waktu," ungkap Wishnutama saat Kontan.co.id memperlihatkan data terakhir kepengurusan Tokopedia yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
Pada ayat (8) beleid tersebut ditegaskan, jika direksi belum memberitahukan, maka Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada menteri oleh direksi.
Baca Juga: Terdampak virus corona, devisa sektor pariwisata bisa turun US$ 6,9 miliar
Perihal pengunduran diri Wishnutama, Kontan.co.id berupaya mengonfirmasi Direktur Utama Tokopedia William Tanuwijaya, namun hingga berita ini diunggah, yang bersangkutan belum merespons.
Saat ini Tokopedia termasuk salah satu platform digital yang menyediakan fasilitas pelatihan program Kartu Prakerja. Ini adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK.
Baca Juga: Polemik baru: Ruangguru ternyata perusahaan asing dari Singapura
Setiap pemilik Kartu Prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai Rp 3,55 juta. Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi Kartu Prakerja mencapai Rp 19,88 triliun.
Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik Kartu Prakerja, sebanyak Rp 1 juta atau totalnya senilai Rp 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui “kelas online”.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
