Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dosen Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra mendesak, hakim tidak ragu membuat penetapan paksa untuk memanggil Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani H Maming agar hadir dalam lanjutan sidang kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Sebab Mardani H Maming telah mengabaikan kewajiban hukum dengan mangkir tiga kali panggilan sidang sebagai saksi.
Hal ini menjadi sinyal buruk penegakan hukum di tanah air terkhusus oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Jika sudah empat kali mangkir dalam sidang sepanjang sudah dipanggil. Hakim harus berani membuat penetapan panggilan paksa dan memerintahkan jaksa yang dibantu kepolisian untuk menghadirkan saksi di persidangan dengan dukungan penyidik yang memeriksa saksi sebagaimana BAP, kalau tidak, ini signal buruk penegakan hukum,” kata Azmi, Minggu (17/4).
Baca Juga: MAKI Dorong KPK Supervisi Kasus Suap Izin Tambang Tanah Bumbu di Kejaksaan
Azmi menerangkan, jika Ketua Umum BPP HIPMI tersebut tidak kembali hadir dalam persidangan, maka layak untuk dikualifikasi tidak memenuhi kewajiban dengan ancaman pidana sesuai pasal 224 KUHP.
Dalam pasal tersebut disebutkan, jika perkara pidana, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan bulan.
Sedangkan, dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama – lamanya enam bulan.
"Itu menjadi pintu masuk untuk menjerat saksi tersebut, dimana saksi tersebut dapat dikualifikasi bahwa ia tidak memenuhi kewajiban atau menolak menjadi saksi sehingga dapat ancaman pidana serta saksi tersebut diperiksa penyidik dengan menerapkan pasal 224 KUHP," tandas Azmi.
Mardani H Maming sendiri diketahui memiliki agenda, pada Senin, (18/4/2022).
Dari flayer atau poster yang tersebar di sosial media, nampak foto Mardani H Maming selaku Ketua Umum BPP HIPMI dalam agenda bertajuk Businees Opportunity Forum.
Dalam poster tersebut, Mardani H Maming terlihat bersama Ketua bidang II BPP HIPMI Anggarawira dan Ketua bidang III BPP HIPMI Iskandarsyah Rama Datau.
Terdapat sejumlah tokoh dalam poster agenda tersebut salah satunya ialah Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim.
