Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendorong tindakan lebih jauh dalam menagih obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Hal itu melihat tindakan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) melakukan pemanggilan terhadap obligor BLBI. Pemerintah diharapkan melakukan pemblokiran agar penagihan lebih efektif.
"Tapi kalau pemerintah lebih jauh lagi dengan memblokir izin usahanya, termasuk keuangannya diblokir ya baru bisa menggunakan hak tagih," ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (15/9).
Baca Juga: Utang luar negeri Indonesia naik tipis ke US$ 415,7 miliar pada akhir Juli 2021
Boyamin bilang penagihan yang dIlakukan saat ini tidak efektif. Hal tersebut pun sebelumnya pernah dilakukan pemerintah Indonesia dan tak berhasil mengambil hak atas kasus BLBI.
"Saya pesimis ini akan efektif untuk menyelesaikan hak tagih BLBI sepanjang hanya ditagih," jelas Boyamin.
Boyamin berharap agar pemerintah dapat menempuh jalur hukum dalam penagihan BLBI. Terutama kasus tersebut masuk dalam pidana korupsi yang tidak mengenal kadaluarsa.
Sebagai informasi, pemerintah membentuk Satgas BLBI guna melakukan penagihan terhadap obligor BLBI. Sejumlah pemanggilan obligor pun telah diumumkan melalui media massa.
Selanjutnya: Ini Daftar Korban Dugaan Bilyet Deposito Fiktif BNI Cabang Makassar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
