Reporter: Havid Vebri | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk lebih memfokuskan pembangunannya di daerah.
Dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. "Ikhtiar pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur di daerah patut diapresiasi," kata Marwan.
Demikian dikatakan Ketua LPPNU Marwan Jafar dalam forum diskusi "Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Ekonomi Rakyat dan Konektivitas Antar Daerah" di Jakarta, Selasa (20/3).
"Intinya daya saing dan produktifitas rakyat harus kita genjot. Atau membangun Indonesia dari pinggiran atau desa-desa. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang, sejalan dan ekuivalen dengan cita-cita NU. Meski capaiannya masih sangat debatable," imbuh dia.
Menurut Marwan, salah satu faktor penghambat proses pembangunan infrastruktur saat ini adalah persoalan pembebasan lahan. Selain visi pemerintah daerah tidak sejalan dengan visi pemerintah pusat, ego sektoral juga sangat tinggi.
Ia menilai, meski pemerintahan Jokowi belum menyamai pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY, angka pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat selama problem pembangunan insfrastruktur dan daya beli masyarakat terjaga dengan baik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan banyak manfaat yang kelak dirasakan oleh warga Nahdliyin. Dikarenakan, sebagian besar warga NU berada di daerah.
Sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Marwan menyadari dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah, akan memberikan pula sokongan buat perbaikan ekonomi warga NU.
"Itulah sebabnya kami meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain mendorong tumbuhnya ekonomi bagi warga Nahdliyin dan ekonomi bangsa secara umum," imbuh mantan Menteri Desa itu.
Dalam kesempatan sama, Hermanu Triwidodo, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN) mendukung pernyataan Marwan Jafar.
Menurut dia, perhatian terhadap kedaulatan pangan tidak bisa ditawar lagi. Dia berharap pemerintah dapat mewujudkan janji Nawacita yang menginginkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
Yang kurang dalam gerakan pertanian saat ini, menurut Hermanu, adalah insfrastruktur politiknya. "Di mana aspirasi rakyat bisa dilakukan dan disalurkan lewat jalut politik yang belum tersambung dengan baik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
