/2025/10/18/344661075.jpg "Listrik Padam Bergilir, Puan Minta PLN Mitigasi Dampak Ekonomi ke Pelaku UMKM")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti langkah mitigasi dari PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang mengganggu aktivitas masyarakat akhir-akhir ini.
Puan meminta perusahaan setrum punya negara tersebut menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir dengan durasi yang cukup panjang, khususnya di Pulau Jawa.
“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).
Puan menilai PLN harus melakukan proses evaluasi besar-besaran agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Dirinya menegaskan komitmen PLN dalam mengurangi pemadaman listrik bergilir saat ini tidak boleh menghentikan proses investigasi terhadap akar masalah utama yang mengganggu hajat hidup orang banyak.
Baca Juga: Listrik Padam Disejumlah Wilayah, HKI Sebut Dampaknya Signifikan bagi Industri
“Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan mendesak PLN untuk segera menyusun langkah mitigasi konkret demi melindungi kepentingan kelompok masyarakat di sektor penunjang yang terdampak paling dalam.
Menurutnya, pemadaman energi ini memberikan efek domino yang buruk terhadap produktivitas mulai dari fasilitas kesehatan hingga lini usaha kecil.
“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.
Baca Juga: Pemadaman Listrik di Sejumlah Daerah, Bahlil Bantah Ada Kelangkaan Pasokan Batubara
Puan menggarisbawahi bahwa setiap jam listrik yang padam di lapangan berbanding lurus dengan hilangnya potensi pendapatan masyarakat. Bagi pelaku usaha mikro, ketiadaan pasokan listrik memicu kerugian nyata karena mayoritas dari mereka tidak memiliki alternatif penunjang operasional harian yang mumpuni.
“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik masih dapat diantisipasi dengan penggunaan generator cadangan atau sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber energi yang tersedia,” paparnya.
Dampak pada sektor ekonomi kerakyatan ini diharapkan menjadi fokus perhatian utama pemerintah dalam pembenahan kualitas pelayanan publik nasional. Terlebih, stabilitas daya beli masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan makroekonomi sehingga operasional pelaku usaha kecil harus dijaga dengan baik.
“Dampak pada ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berharap ada evaluasi besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” pungkasnya.
Baca Juga: Cara Cek Pemadaman Listrik dan Ajukan Pengaduan Online lewat PLN Mobile
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
