kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian, Berpotensi Timbulkan Kerumitan


Kamis, 24 Oktober 2024 / 08:45 WIB
Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian, Berpotensi Timbulkan Kerumitan
ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Kementerian Keuangan di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pengamat Wijayanto Samirin Lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian merupakan hal baru


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melepaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Selanjutnya, Kemenkeu akan diatur dalam Perpres tersendiri.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, lepasnya Kemenkeu dari Kemenko Perekonomian merupakan hal baru yang tentunya telah dipikirkan secara matang.

Baca Juga: Kabinet Gemuk Diklaim Tak Membuat APBN Bengkak

“Ini hal baru, dan tentunya akan ada kerumitan-kerumitan baru yang muncul,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10).

Wijayanto menilai, Presiden Prabowo hendak memastikan kondisi fiskal Indonesia terjaga aman. Pasalnya, kata dia, situasi fiskal Tanah Air tengah mengkhawatirkan, ini ditandai dengan, pertama penerimaan yang stagnan.Kedua, pengeluaran yang terus meningkat, dan ketiga tingkat utang yang melejit tajam dengan bunga tinggi dan tenor yang pendek.

“Ini berpotensi menimbulkan kerumitan dan masalah koordinasi lintas kementerian dan dengan Kemenko Perekonomian,” terangnya.

Wijayanto menduga, kondisi ini hanya sementara sebelum akhirnya Badan Penerimaan Negara (BPN) terbentuk dan dipisah dari Kemenkeu. Menurutnya, ini seperti visi misi Prabowo yang menyebut bahwa BPN akan langsung di bawah Presiden.

“Dalam konteks ini, Kemenkeu kemudian bisa dikembalikan dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian," tandasnya.

Untuk diketahui, Prabowo membentuk kabinet gemuk di pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Tercatat ada 48 kementerian yang dibentuk Prabowo, tujuh di antaranya merupakan Kementerian Koordinator yang menaungi sejumlah kementerian.

Baca Juga: Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Klaim Penambahan Kementerian Tak Bebani APBN 2025

Selanjutnya: 98 Pinjol Berizin OJK Per Oktober 2024, Cek Daftarnya

Menarik Dibaca: Gratis Belanja 1 Tahun dari Allofresh

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×