kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45931,36   3,72   0.40%
  • EMAS1.320.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Laode: KPK merasa tidak dihargai oleh pemerintah dan DPR


Rabu, 27 November 2019 / 18:09 WIB
Laode: KPK merasa tidak dihargai oleh pemerintah dan DPR
ILUSTRASI. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/10/2016). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif merasa institusinya kerap tidak dihargai oleh pemerintah dan DPR.


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif merasa institusinya kerap tidak dihargai oleh pemerintah dan DPR. Sebabnya, banyak rekomendasi KPK yang justru tidak digubris sejumlah kementerian. 

Selain itu ia juga merasa Komisi III tidak membantu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi karena kerap dicecar saat rapat. "Banyak sekali rekomendasi KPK itu dan terus terang saya agak merasa tidak dihargai termasuk oleh Bapak-Bapak (Komisi III)," ujar Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11). 

Baca Juga: Laode M Syarif: KPK merasa tak pernah dibantu DPR

Awalnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa melontarkan pertanyaan terkait fungsi pencegahan korupsi yang sudah berjalan dan bagaimana respons kementerian atau lembaga lain atas rekomendasi dari KPK. 

Lantas Laode mengatakan selama ini KPK telah maksimal menjalankan fungsi pencegahan dan memberikan sejumlah rekomendasi ke kementerian. Namun, menurut Laode, rekomendasi tersebut justru seringkali tidak digubris pihak kementerian. 

Ia mencontohkan rekomendasi proyek pemasangan flow meter atau pengukur produksi migas dan izin tambang ilegal yang tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM. Kemudian ada pula rekomendasi agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka dokumen HGU kepada publik. 

"(Ada anggapan) pencegahan KPK itu tidak pernah melakukan apa-apa. We do a lot. Tapi enggak ditulis juga sama teman-teman media," tutur dia. 

Baca Juga: KPK: Tak satu pun perusahaan tambang ilegal yang ditindak Kementerian ESDM

Setelah itu, Laode menuturkan bahwa KPK merasa tidak dibantu Komisi III DPR dalam menjalankan fungsinya mencegah dan memberantas korupsi. Laode mengeluhkan, Komisi III lebih sering marah-marah ketika rapat kerja bersama KPK. "Saya terus terang, saya enggak mau curhat, tapi saya bilang kenapa sih Komisi III itu kalau kita pergi ke sana, dimarahi melulu," kata Laode. 

Menurut Laode, Komisi III seharusnya membantu KPK agar kinerja lembaga antikorupsi itu berjalan dengan baik. "Jangan terlalu sering juga kami dimarahi. Dibantu, dibantu penting. Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu, tidak pernah kami dibantu. Itu terakhir pak, ini curhat," ujarnya. 

Keluhan Laode pun ditanggapi anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani. Arsul membantah, Komisi III tidak membantu KPK. Arsul mengatakan, pihaknya memiliki perhatian khusus kepada KPK seperti peristiwa bom molotov yang menyerang kediamanan pimpinan KPK. 

Baca Juga: Pemberian grasi terpidana korupsi dinilai nodai rasa keadilan

Bahkan, kata dia, Komisi III juga menawarkan KPK penambahan anggaran. "Enggak benar, kita atensi khusus pada pimpinan Kapolri. Bom molotov waktu itu. Jadi jangan dibilang enggak pernah membantu, kita sudah buka pintunya. Bapak sendiri yang enggak memanfaatkan kesempatan soal dukungan anggaran," kata Arsul. (Kristian Erdianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Laode: KPK Merasa Tidak Dihargai oleh Pemerintah dan DPR"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Supply Chain Management on Sales and Operations Planning (S&OP)

[X]
×