Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kendala menghambat pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski groundbreaking proyek ini sudah dilaksanakan sejak dua tahun lalu, sampai kini progres proyek transportasi garapan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini masih minim.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk mendorong penyelesaian berbagai hambatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pertama, mempercepat pembebasan lahan. "Sekarang pembebasan lahan sudah 54%," katanya, Kamis (8/2).
Oleh karena itu, Luhut menyatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) mengebut penyelesaian pembebasan lahan.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR Arie Yuriwin menjelaskan bahwa proses pembebasan tanah di DKI Jakarta sudah memasuki tahap akhir. Saat ini sekitar 258 bidang tanah seluas 3,1 hektare (ha) sedang diukur dan dinilai. Setelah itu pemerintah akan melakukan musyawarah untuk penyelesaian penggantian tanah. "Maret kami harapkan selesai," katanya, Kamis (8/2).
Untuk lahan di Jawa Barat (Jabar), Kementerian ATR telah mengukur dan menilai 6.317 bidang tanah. Dari jumlah itu sudah ada 1.887 bidang tanah yang menunggu penilaian atau appraisal. "Februari pengumuman appraisal, Maret musyawarah, April pembebasan lahan selesai," katanya.
Kementerian ATR juga tengah mengidentifikasi kebutuhan tanah di titik lain di Provinsi Jawa Barat. Misalnya, tanah milik masyarakat di kawasan industri Karawang dan Bekasi.
Evaluasi pendanaan
Kedua, pemerintah akan mempercepat penyelesaian perizinan, salah satunya terkait perizinan frekuensi. Luhut bilang Izin ini dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Ketiga, soal pembiayaan. Pemerintah menginginkan pembiayaan proyek ini lebih feasible. Untuk itu pemerintah akan meninjau ulang investasi yang dikeluarkan. Peninjauan ulang lantaran progres proyek ini dinilai tak seperti estimasi. "Saya suruh evaluasi lagi mengenai pendanaan, feasible atau tidak untuk 140 kilometer (km), karena yang kami tahu selama ini paling tidak untuk 300 km. Jadi kami lihat bagaimana mengotak-atik ini untuk lihat financial modelnya," jelas Luhut.
Dengan banyaknya masalah tersebut, bisa dipastikan target penyelesaian proyek kereta cepat yaitu di 2019 tidak akan tercapai. Luhut memperkirakan penyelesaian proyek akan molor hingga awal tahun 2020. "Tidak apa-apa molor, yang penting jalan. Kami tidak mau berhenti," jelasnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, setelah pembebasan lahan rampung April 2018, ia optimistis pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa digelar mulai Mei 2018. "Sekarang mulai konstruksi minor. Progresnya di bawah 10%,"jelas Budi Karya.
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Sahala Lumban Gaol, menyatakan, konsorsium proyek kereta cepat memang menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya proses penyelesaian rencana tata ruang wilayah nasional (RTRW) tingkat kabupaten/ kota baru selesai April 2017. Penetapan lokasi juga baru diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jabar pada Oktober 2017.
Lantaran pembebasan lahan belum rampung, pencairan pendanaan dari China Development Bank (CDB) ikut tersendat. "Kami sedang menyelesaikan persyaratannya, intinya sudah mendekati kebutuhan," kata Sahala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
