kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.209   -29,00   -0,18%
  • IDX 7.108   11,47   0,16%
  • KOMPAS100 1.063   0,60   0,06%
  • LQ45 836   0,73   0,09%
  • ISSI 215   0,25   0,12%
  • IDX30 427   0,78   0,18%
  • IDXHIDIV20 516   2,16   0,42%
  • IDX80 121   -0,02   -0,01%
  • IDXV30 125   -0,09   -0,07%
  • IDXQ30 143   0,32   0,23%

Laju infrastruktur belum diikuti lapangan kerja


Rabu, 29 November 2017 / 20:50 WIB
Laju infrastruktur belum diikuti lapangan kerja


Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak awal menjabat, Presiden Joko Widodo memang telah menggeber pembangunan infrastruktur guna meningkatkan ekonomi. Ini terlihat dalam tiga tahun terakhir. 

Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari mengatakan, dibandingkan 2014 anggara Infrastruktur Indonesia pada 2018 meningkat 164% lebih.

"Anggaran infrastruktur kita sejak 2014 tumbuh 164,7% senilai Rp 409 triliun," kata Denni saat diskusi diskusi Politik, Pembangunan, dan Infrastruktur, Rabu (29/11) di Jakarta.

Kata Denni, pembangunan infrastruktur dibutuhkan guna merealisasikan potensi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan infrastruktur selaras dengan pertumbuhan ekonomi.

Denni menambahkan, melalui Perpres 3/2016 dan 7/2017 ada total 245 Proyek Strategis Nasional dan 2 program untuk 15 sektor.

Hingga 27 November 2017, sudah ada 4 proyek yang rampung, yaitu 3 proyek Pos Lintas Batas Negara, dan 1 proyek jalan.

Sementara itu, 147 proyek masih tahap konstruksi, 9 proyek masih tahap transaksi, dan 87 proyek sedang disiapkan.

"Seluruh proyek PSN ini multiyears, dan memang butuh banyak waktu. Paling cepat pun baru dirasakan dalam siklus lima tahun," sambung Denni.

Selain Denni turut hadir pula Burhanuddin Muhtadi, Direktur Indikator Politik Indonesia. Dia mengakui, memang ada relasi positif antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Burhanuddin mencatat, masifnya upaya pemerintah menggeber infrastruktur tak selaras dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Dari hasil Survei Indikator Politik Indonesia, masalah kemiskinan dan pengangguran jadi indikator paling buncit yang terhadap penilaian evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK.

Dari survei tersebut hanya 27% masyarakat yang anggap Jokowi-JK bisa kurangi pengangguran. Dan hanya 30% masyarakat yang menilai Jokowi-JK menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak.

"Ada economically disconnected, bahwa pembangunan infrastruktur ternyata bekum mampu menyediakan lebih banyak pekerjaan," kata Burhanuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×