Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah gugatan sebelumnya tidak dapat diterima di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"Pada hari Jumat (14/2/2025) kami telah mengajukan praperadilan kembali pasca tidak diterima dalam putusan Kamis kemarin," kata kuasa hukum Hasto Ronny Talapessy saat dihubungi, Minggu (16/2/2025).
Ronny mengatakan, guguatan praperadilan ini berbeda dari sebelumnya, di mana tim kuasa hukum mengajukan dua permohonan atas dua pasal yang disangkakan KPK yaitu pasal suap dan pasal perintangan penyidikan.
"Yang kami nilai harus mengajukan dua permohonan praperadilan bukan digabungkan dalam satu permohonan praperadilan," ujarnya.
Baca Juga: Hari Ini, KPK Panggil Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka
Ronny mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang belum tersentuh pada proses praperadilan sebelumnya.
"Upaya ini kami lakukan agar pengadilan melakukan pemeriksaan pokok perkara praperadilan kami yang belum tersentuh dalam putusan," ucap dia.
Secara terpisah, kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail mengatakan, pertimbangan Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dipenuhi oleh tim hukum Hasto dengan mengajukan dua permohonan praperadilan atas dua jeratan pasal yang disangkakan KPK.
"Ya, permohonan kami pisah perkara suap dan perkara obstruction of justice," kata Maqdir.
Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
Namun, Hakim Tunggal PN Jaksel tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dalam pertimbangannya, Djuyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK.
Pasalnya, KPK keberatan dengan dalil gugatan kubu Hasto yang mengajukan keberatan atas dua surat perintah penyidikan.
Menurut hakim, seharusnya permohonan kubu Hasto diajukan dalam dua bentuk gugatan praperadilan.
Dengan tidak diterimanya praperadilan ini, status tersangka Hasto oleh KPK dinyatakan sah.
“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto.
Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.
KPK menduga Hasto turut menyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.
Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.
Baca Juga: Praperadilan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Tak Diterima, Status Tersangka Tetap Sah
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Hasto Kembali Ajukan Praperadilan Melawan KPK", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/07582641/alasan-hasto-kembali-ajukan-praperadilan-melawan-kpk.
Selanjutnya: Kode Redeem Ragnarok M Classic Februari 2025, Masih Banyak Reward Gratis yang Menanti
Menarik Dibaca: Harga Emas Pegadaian Hari Ini 17 Februari 2025: Antam dan UBS Enggak Bergerak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
