Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Pengamat Energi, Kurtubi, mendesak agar pemerintah menyerahkan 7% sisa saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNTT) kepada pemerintah daerah NTB. Menurut Kurtubi jika pemerintah dapat memberikan sisa saham tersebut itu sama saja pemerintah memberikan kesempatan Nusa Tenggara Barat untuk lebih berkembang.
Hal tersebut diutarakan Kurtubi lantaran sebagai salah satu orang asli NTB menyatakan jika selama ini NTB merupakan salah satu provinsi termiskin. Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan kemiskinan di NTB mencapai 22%. Padahal, rata-rata kemiskinan nasional itu hanya 13%. Makanya, bagi Kurtubi di saat NTB dikaruniai sumber pertambangan yang amat besar, dirinya berharap itu bisa meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
“Ini kan lucu wilayah yang kaya tambang kok masyarakat termiskin di Indonesia,” ujar Kurtubi saat diskusi mengenai PT Newmont Nusa Tenggara di Nusantara II, Jumat (6/5).
Apalagi, menurut Kurtubi keberadaan tambang Newmont Nusa Tenggara hanya memberikan pendapatan 4% saja untuk daerah dari total pembayaran Newmont Nusa Tenggara kepada pemerintah Indonesia. “Mereka wajib bayar royalti dan pajak di setiap tahun. Lalu, yang pergi dan masuk kas daerah hanya 4 %. 96% semuanya masuk ke pemerintah pusat. Ini tidak adil. Masa daerah di mana tambang itu berada hanya 4%,” tegasnya.
Ia pun menguraikan hasil pajak dan royalti yang diberikan Newmont Nusa Tenggara kepada pemerintah Indonesia dengan detail. Di mana pajak Newmont Nusa Tenggara di tahun 2010 sebesar US $ 606 juta atau setara Rp 5,459 trilun. Kemudian, untuk royalti tahun 2010 mencapai US $ 29,5 juta atau sekitar Rp 265 miliar.
Namun, dana yang balik ke daerah hanya 4% sedangkan 96% semua masuk ke pusat. Oleh sebab itu, bagi Kurtubi tingkat kemiskinan NTB yang begitu besar ini harusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Bagi Kurtubi dengan diberikannya sisa 7% saham Newmont Nusa Tenggara maka akan bisa meningkatkan devisa NTB.
Hal serupa diungkapkan, Anggota Komisi VII, Satya W Yudha yang meminta pemerintah untuk tidak menggunakan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai sarana membeli saham Newmont. Bagi Politisi Golkar itu menganggap jika pemerintah memberikan sisa saham itu maka hal tersebut akan menjadi penunjang sektor industri di NTB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
