Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengakui, fungsi pengawasan yang lemah menyebabkan jebolnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tahun ini.
PT Pertamina (Persero) sebelumnya, merilis, tahun ini tiga jenis BBM bersubsidi berpotensi mengalami over kuota sampai 1,62 juta kiloliter.
"Banyak illegal trading untuk BBM. Sebenarnya fungsi pengawasan bisa dilakukan oleh BPH Migas, Pertamina, aparat setempat, termasuk komandan polisi," kata dia ditemui usai diskusi 'Migas untuk Rakyat', di Jakarta, Minggu (21/9).
Satya menuturkan, penggunaan teknologi informasi yang canggih disinyalir bisa menekan tindakan illegal trading hingga 2 juta kiloliter per tahun. Sementara itu terkait Premium yang diperhitungkan bakal habis sepekan sebelum Desember berakhir, Satya memastikan pemerintah tidak bisa berbuat banyak.
"Karena subsidi kita dengan sistem terbuka, bukan tertutup. Sehingga permintaan terus dipenuhi. Kita enggak bisa membatasi karena pemerintah belum punya payung hukum yang kuat untuk membatasi. Kalau sekarang dibatasi, pemerintah akan disalahkan," kata politisi Partai Golkar itu.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman, dalam kesempatan sama menambahkan, sebenarnya Pertamina tidak perlu memberikan pernyataan teror bahwa BBM bersubsidi akan habis sebelum Desember berakhir.
"Maksudnya pernyataan dari Pertamina itu dia kan melempar bola panasnya ke SBY dan Jokowi. Seharusnya ya Pertamina sebagai regulatornya dan diberikan kewenangan dengan UU, ya lu atasin dong. Menurut saya itu statement teror. Negara kok melempar wacana yang menjadi tanggungjawabnya begitu," tandas Erwin. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
