Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melihat permasalahan dan hambatan yang dialami KEK Bitung.
"Dalam kedatangan ini saya ingin melihat secara dekat, sehingga kita bisa membangun suatu formulasi yang cepat dan tepat untuk mempercepat masuknya tenant-tenant ke KEK Bitung,” ungkap Bahlil dalam keterangan resminya, Minggu (13/6).
Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan KEK Bitung ini di antaranya adalah pengusahaan lahan, juga belum optimalnya fungsi pelabuhan Bitung dan infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan.
“Dari hasil yang kami tinjau, permasalahan tanah sudah akan selesai dan terkait konektivitas pelabuhan dan jalan tol sudah bagus, pulang dari sini saya akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mempercepat proses pengembangannya,” ucap Bahlil.
Baca Juga: Target realisasi investasi 2022 melonjak Rp 1.200 triliun, Bahlil: Butuh pelumas
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bitung Maurits Mantiri yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan harapan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan KEK Bitung.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong investor-investor potensial agar banyak masuk di KEK Bitung ini, sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian di sekitar kawasan," tutur Maurits.
Menteri Investasi juga menyampaikan ada calon investor yang tertarik untuk melakukan investasi. "Saya sudah dapat calon investor, terutama di bidang hilirisasi perikanan, makanya saya datang untuk mengecek, tapi kepastiannya akan bagaimana setelah kami kembali ke Jakarta untuk memformulasikannya," tegas bahlil.
KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi 1 April 2019. Kawasan ini memiliki luas wilayah 534 hektar dan dikelola oleh PT Membangun Sulut Hebat yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
