Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabupeten Kulon Progo, Yogyakarta akan mengucurkan Rp 17 miliar untuk implementasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Dasar hingga 2019.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari program Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas yang telah digagas Kemdikbud sejak 2014. Demi mewujudkan 27 indikator SPM, dimana 14 indikator berada di tingkat daerah, dan 13 indikator di tingkat sekolah yang terakumulasi dengan dibuatnya Roadmap SPM Kulon Progo.
Beberapa indikator tersebut antara lain ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan fasilitas, kapasitas ruang kelas dan jumlah ideal rombongan ideal perkelas yaitu 32 siswa di tingkat SD/MI, dan 36 siswa di tingkat SMP/MTS.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan akumulasi dari indikator tersebut telah masuk dalam Roadmap SPM, termasuk alokasi Rp 17 miliar yang telah disinkronkan dengan APBD Kabupaten Kulon Progo.
"Roadmapnya sudah sampai nominal uangnya misalnya tadi ada kurang alat lab, kursi, meja. Itu sudah masuk ke anggaran," kata Hasto kepada KONTAN, seusai Dialog Nasional PKP-SPM Dikdas di Kemdikbud, Senin (20/11).
Dia menambahkan dari jumlah anggaran Rp 17 miliar alokasi paling besar akan dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi terhadap guru, hingga mempekerjakan guru honorer. Sebab, di Kulon Progo, kata Hasto masih terjadi kekurangan guru saat ini.
"Jumlah guru banyak pensiun sementara ada moratorium PNS Guru kita tidak bisa menerima guru baru, kalau angkat sendiri pun berat anggarannya," sambungnya.
Sementara itu, selama mengikuti program PKP-SPM sejak 2014, Kabupaten Kulon Progo telah menerima bantuan hibah sebesar Rp 2,5 miliar dari Europe Union (EU).
Dana tersebut kata Hasto juga telah dibelanjakan untuk peningkatan kompetensi guru, yang penggunaan dananya langsung disupervisi oleh Asian Development Bank (ADB).
"Dapat Rp 2,5 miliar dipakai untuk belanja penguatan, bukan belanja modal. Misalnya pelatihan guru dan itu langsung disupervisi ADB," sambung Hasto.
Secara total EU sendiri mengucurkan dana sebesar 37,3 Juta Euro atau senilai Rp 500 miliar. Dana hibah tersebut diberikan kepada 108 Kab/Kota secara bertahap dengan tiap daerah maksimal akan menerima Rp 2,5 miliar, dimana ADB berperan sebagai lembaga pengelola dana.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad menjelaskan, alih-alih diberikan serta merta, dana tersebut diberikan kepada daerah dengan sistem performance based.
"Kita menyalurkan anggaran berdasarkan prestasi, sistem reimbursement. Jadi tidak disalurkan uangnya total, ada kegiatannya dulu," kata Hamid dalam kesempatan yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
