Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masuknya anggaran tambahan untuk operasional Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang sumbernya berasal dari utang menjadi perhatian kubu paslon nomor 1 Anies-Muhaimin.
Juru Bicara Timnas AMIN Sukamta mengkritik, kondisi negara yang lebih memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang alat pertanian.
Karenanya, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal pembelian alutsista dalam situasi tidak sedang perang juga menunjukkan peringatan dari Cak Imin bahwa seorang pemimpin harus memiliki prioritas dalam pembangunan.
Baca Juga: Jokowi Makan Siang Bareng Zulkifli Hasan di Bogor Jelang Debat Capres
"Nah, prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar.” kata Sukamta dalam keterangan resminya, Minggu (7/1).
Sukamta juga menyatakan bahwa paradigma ‘Civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya.
"Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan," kata anggota Komisi I DPR RI itu.
Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida.
Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida. Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.
Baca Juga: Prabowo dan Jokowi Makan Malam Bersama, Begini Kata Pengamat
“Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat," ujar dia.
Jadi, lanjut dia, mempriotitaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih.
"Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih, kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa belanja alutsista itu tetap penting, tetapi tetap menggunakan prioritas sesuai dengan skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.
“Oleh karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimium Essential Forces) tahap III berakhir pada tahun 2024 ini, Timnas AMIN akan memrogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan alutsista lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi. Pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri,” pungkasnya.
Baca Juga: Survei Utting Research: Usai Debat Capres Pertama, Elektabilitas Anies Saingi Prabowo
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista dari US$20,75 miliar menjadi US$25 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari alokasi pendanaan pemerintah pada periode 2025 hingga 2029.
Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan penambahan alokasi anggaran sudah masuk perencanaan yang menjadi komitmen pemerintah modernisasi, perawatan dan pengoperasian Alutsista TNI.
"Alokasi penambahan belanja berdasar PSP atau penetapan sumber pembiayaan perencanaan 2020-2024, jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, yang ada adalah terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global yang sangat dinamis yang menuntut kita untuk terus memperkuat Alpahankam kita," kata Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
